BALIKPAPAN, Sabtu (14/11) suaraindonesia-news.com – Keberadaan pita penggaduh atau pembatas kecepatan (speed bump) di kawasan Jalan Proklamasi, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, menuai keluhan dari warga setempat.
Garis putih melintang yang terpasang di tiga titik kawasan Jalan Proklamasi tersebut dinilai terlalu tebal sehingga menimbulkan getaran hebat saat dilintasi kendaraan bertonase besar, seperti truk roda enam hingga tronton.
Salah seorang warga Jalan Proklamasi, Didik Trianto, mengungkapkan bahwa efek getaran tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan aktivitas warga, tetapi juga berdampak buruk pada kondisi fisik bangunan di sekitar jalan.
”Di sini banyak warga merasa terganggu dengan getaran ketika ada kendaraan besar melintas karena getarannya sangat kencang. Itu disebabkan ketebalan garis speed bump-nya yang terlalu tebal,” ujar Didik saat ditemui pada Jumat (13/11/2026).
Menurut Didik, dampak terparah terjadi apabila truk jenis tronton melintas, terutama saat kondisi bak kendaraan dalam keadaan kosong atau tidak bermuatan. Hentakan ban kendaraan pada marka jalan tersebut memicu getaran hebat dengan radius yang cukup luas, bahkan memicu keretakan pada rumah warga.
”Kalau tronton yang melintas, apalagi dalam keadaan tidak bermuatan, getarannya sangat kencang dan radiusnya bisa sampai 20 meter. Parahnya lagi, ada bangunan warga yang sampai retak gara-gara getaran itu,” keluhnya.
Persoalan ini, kata dia, sebenarnya telah dilaporkan secara resmi melalui surat pengaduan dari Ketua RT 38 Kelurahan Manggar kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan sejak Januari 2026 lalu. Warga sekitar berharap ketebalan speed bump tersebut dapat segera diperbaiki atau disesuaikan ulang.
Namun, hingga memasuki pertengahan November 2026, laporan tersebut tak kunjung membuahkan hasil. Didik mengaku telah beberapa kali menanyakan perkembangan aduan tersebut kepada staf Dishub Balikpapan yang menerima surat, tetapi selalu terkendala alasan klasik terkait anggaran.
”Surat melalui Ketua RT 38 sudah diterima Dishub. Saat saya tanyakan, staf yang menerima surat kami berdalih karena kondisi anggaran dan katanya akan diupayakan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2026. Tapi sampai sekarang sudah pertengahan November, belum juga ada realisasi. Jangankan tindak lanjut, disurvei saja tidak,” bebernya.
Dia berharap Dishub Kota Balikpapan segera turun ke lapangan untuk meninjau langsung kondisi speed bumb tersebut dan memberikan solusi konkret.
