JAKARTA, Sabtu (14/11) suaraindonesia-news.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam menjaga keterbukaan informasi publik. Komitmen tersebut disampaikan saat mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Jakarta.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan harapan agar kementeriannya dapat mempertahankan predikat Badan Publik Informatif, kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik.
“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran, baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Ossy usai mengikuti Uji Publik KIP 2026.
Ossy hadir didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Uunk Din Parunggi, beserta jajaran Kementerian ATR/BPN.
Uji Publik KIP 2026 merupakan tahap presentasi sekaligus penilaian akhir dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik. Tahapan ini diikuti kementerian dan lembaga yang telah dinyatakan lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026.
Dalam lima tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN tercatat konsisten meraih predikat Informatif. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya kementerian dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kementerian ATR/BPN terus mendorong pengelolaan informasi publik agar berjalan sesuai prinsip transparansi dan ketentuan keterbukaan informasi.
Keikutsertaan dalam Uji Publik KIP 2026 menjadi kesempatan bagi Kementerian ATR/BPN untuk memaparkan pelaksanaan keterbukaan informasi sekaligus menunjukkan upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
