BALIKPAPAN, Senin (31/8) suaraindonesia-news.com – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung, menekankan pentingnya evaluasi dan pengembangan rute angkutan massal Balikpapan City Trans (BCT) agar lebih menyentuh kebutuhan rill masyarakat lokal. Hal ini menyusul adanya peluncuran koridor baru BCT yang menghubungkan Bandara SAMS Sepinggan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wahyullah mengingatkan pemerintah kota untuk tidak melupakan konektivitas di wilayah penyangga, khususnya Balikpapan Timur, yang dinilai sangat mendesak membutuhkan layanan transportasi massal ini.
Ia menjelaskan bahwa penyediaan sarana angkutan umum massal adalah kewajiban konstitusional bagi sebuah kota. Berdasarkan teori perencanaan wilayah, kota dengan jumlah penduduk di bawah satu juta jiwa sudah harus menyiapkan infrastruktur transportasi publik yang matang untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas.
“BCT ini sebelumnya disubsidi oleh pemerintah pusat sehingga masyarakat bisa menikmatinya secara gratis. Ke depan, semakin banyak rute yang dibuka sebenarnya akan semakin bagus. Namun, fokusnya harus menyasar fasilitas publik dan daerah yang membutuhkan, seperti jalur sekolah,” ujar Wahyullah saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Senin, (31/8).
Ia mencontohkan perlunya rute strategis yang menghubungkan titik transportasi utama seperti Bandara menuju fasilitas pendidikan, salah satunya ke SMA Negeri 5 Balikpapan. Ketika pengelolaan BCT nantinya dialihkan sepenuhnya ke Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, tarif berbayar mungkin akan diterapkan.
Meski demikian, Wahyullah menegaskan bahwa biayanya wajib dipastikan tetap terjangkau bagi kantong masyarakat dan pelajar.
Sorotan tajam diarahkan ke wilayah Balikpapan Timur. Kawasan ini memiliki banyak sarana publik, mulai dari sekolah, puskesmas, perusahaan-perusahaan besar nasional hingga rencana pembangunan rumah sakit daerah dalam waktu dekat.
“Balikpapan Timur sudah sangat membutuhkan kehadiran angkutan massal ini. Kita harus mempersiapkannya dari sekarang sebagai langkah antisipasi pertumbuhan kota. Jangan sampai kita terlambat bertindak,” tegasnya.
Ia memaklumi bahwa keterbatasan armada saat ini menjadi alasan utama mengapa BCT belum bisa menjangkau wilayah timur.
Di sisi lain, pembukaan koridor ke IKN dipahami sebagai bagian dari program strategis nasional demi memastikan konektivitas antar-wilayah terhubung saat jalan tol Balikpapan-IKN beroperasi penuh.
Namun, pemenuhan kebutuhan domestik warga Balikpapan tetap tidak boleh dinomor-duakan.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan armada, Wahyullah menyarankan Pemkot Balikpapan mengadopsi sistem pengelolaan transportasi seperti di DKI Jakarta. Di ibu kota, operasional moda transportasi seperti TransJakarta banyak melibatkan pihak ketiga atau pengusaha swasta.
“Di Jakarta, bus-bus angkutan massal itu mayoritas milik pihak ketiga melalui sistem kontrak, bukan aset langsung pemerintah. Walaupun secara profit tidak langsung memberikan keuntungan finansial besar bagi pemda, fungsi pelayanan publiknya berjalan optimal,” tuturnya.
Selain skema kemitraan swasta, Wahyullah juga mendorong Balikpapan mulai bertransformasi ke arah transportasi hijau menggunakan armada bus listrik, meniru langkah Jakarta yang kini bermigrasi dari bahan bakar minyak (BBM).
Langkah ini dinilai selaras dengan konsep Balikpapan sebagai kota penyangga IKN yang mengusung prinsip ramah lingkungan.
Salah satu kunci keberhasilan transportasi publik adalah ketepatan waktu atau headway (jeda waktu antar-bus). Wahyullah mencontohkan sistem transportasi di Singapura dan Malaysia yang mampu menghadirkan bus setiap 5 menit sekali di halte.
Untuk Balikpapan yang memiliki populasi berkisar 700 hingga 800 ribu jiwa, jeda waktu tunggu saat ini dinilai masih dalam batas toleransi.
Namun, seiring bertambahnya jumlah penduduk, penambahan armada secara masif harus menjadi perhatian guna menarik minat warga beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, yang pada akhirnya menekan angka kemacetan di jalur-jalur sibuk.
Ia mengungkapkan bahwa secara teknis, Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan sebenarnya sudah mengantongi hasil kajian komprehensif terkait rencana pengadaan bus, detail trayek, dan kebutuhan operasional.
“Hasil kajian teknis Dishub sebenarnya sudah sangat lengkap. Kapan pengadaannya, ke mana saja trayeknya, semua sudah siap. Hasil kajian ini diketahui pada saat rapat Komisi III bersama Dishub beberapa waktu lalu. Sekarang pertanyaannya, apakah Pemkot mau fokus mengembangkan BCT ini mulai tahun depan saat pusat menyerahkan pengelolaannya? Semua kembali lagi pada kesiapan dan kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya.
