Bank Jatim Berikan Fee Ke Bendahara Dinas, Dilarang KPK

LUMAJANG, Rabu (15/5/2019) suaraindonesia-news.com –
Pemberian fee kepada Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk katagori korupsi dan gratifikasi.

KPK secara resmi sudah mengirimkan surat ke Bank Jatim Cabang Lumajang. Gratifikasi berupa fee yang dimaksudkan KPK adalah pemberian sejumlah uang kepada Bendahara OPD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pemkab Lumajang, yang selama ini menjaminkan Surat Keputusan (SK) dinasnya ke Bank Jatim untuk mendapatkan kredit.

Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, membenarkan adanya surat dari KPK kepada Bank Jatim tersebut.

“Surat yang terbit tanggal 15 Februari 2019 yang lalu itu cukup membuat para bendahara dinas menjadi kehilangan semangat untuk membantu bank melancarkan kredit para ASN,” katanya waktu itu.

Maka dari itu, Bunda Indah, panggilan akrabnya Wakil Bupati Lumajang ini, mensosialisasikan surat dari KPK tentang larangan gratifikasi secara umum.

“Bendahara dinas sekarang sudah tidak boleh lagi menerima fee dari pihak bank,” tegas Ketua DPC Partai Gerindra ini.

Menurut Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Winadi menjelaskan jika pekerjaan ini tentu saja cukup menyita waktu dan ketelatenan. Selama ini, atas jasa para Bendahara dinas, Bank Jatim memberikan kompensasi kepada bendahara dinas berupa fresh money tersebut.

“Ya kita harus akui bahwa peran bendahara dinas itu sangat penting, masih sangat dibutuhkan. Karena pertama terkait dengan administrasi kepegawaian. Untuk mengajukan pinjaman kredit ke Bank Jatim mereka butuh foko kopi SK dan lainnya. Tentu ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain kecuali pihak sekolah dan dinas pendidikan. Yang kedua, mereka juga menyiapkan rincian gaji, daftar gaji. Setelah itu bendahara meminta rekomendasi dan tanda tangan ke dinas pendidikan,” jelas Winadi seperti dikutip ari media online lainnya.

Berikut petikan isi surat Bank Jatim Cabang Lumajang dari berbagai sumber di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang :

“Menindak lanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penyampaian hasil rapat koordinasi nasional Unit Pengendalian Gratifikasi tahun 2018 yang termasuk di dalamnya pemberian fee kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), maka bersama ini Bank Jatim Cabang Lumajang, mengadakan Business Gathering dan sosialisasi dengan mengundang Kepala Sekolah beserta Bendahara Gaji SMP/SMA/ SMK untuk membahas permasalahan tersebut beserta solusi, pada Selasa, 7 Mei 2019,  pukul 09.00 WIB sampai selesai.  Acara : Sosialisasi oleh Ibu Wakil Bupati Lumajang”.

Reporter : Fuad
Editor : Agira
Publiser : Mariska


Warning: A non-numeric value encountered in /home/suaraindonesia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here