BALIKPAPAN, Senin (31/8) suaraindonesia-news.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Yono Suherman, menerima kunjungan kerja (kunker) dari jajaran Komisi II DPRD Kota Samarinda.
Pertemuan kedewanan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD Balikpapan pada Senin (31/8/2026).
Kunjungan kerja ini menjadi ajang penting bagi kedua legislatif kota di Kalimantan Timur tersebut untuk saling bertukar pikiran dan merumuskan strategi matang.
Khususnya dalam menghadapi tantangan fiskal daerah menjelang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2026.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, mengungkapkan bahwa Kota Balikpapan maupun Samarinda saat ini tengah menghadapi dinamika anggaran yang serupa.
Kondisi keuangan daerah mengalami tekanan akibat adanya kebijakan pemangkasan, baik pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat maupun bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kaimantan Timur (Kaltim).
“Kunker teman-teman dari DPRD Samarinda ini utamanya membicarakan terkait masalah anggaran APBD Perubahan 2026. Ternyata, kondisi yang dihadapi Samarinda sama persis dengan kami di Balikpapan. Ada pemangkasan anggaran, baik dari DAU maupun dari provinsi, sehingga kami harus memutar otak bagaimana cara mengatasinya,” ujar Yono Suherman saat ditemui seusai pertemuan.
Ia menjelaskan bahwa hingga hari ini pihaknya belum bisa memberikan jawaban atau formula pasti secara mendetail. Mengingat pembahasan resmi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Balikpapan untuk APBD Perubahan 2026 baru akan dijadwalkan mulai esok hari.
“Insyaallah pembahasan bersama TAPD baru akan kita lakukan besok. Jadi untuk angka detail atau kebijakan teknisnya belum bisa kita jawab hari ini. Namun, esensi dari pertemuan dengan Samarinda tadi adalah menyamakan persepsi dan strategi,” imbuhnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran yang cukup ketat, Yono menegaskan bahwa DPRD dan Pemkot Balikpapan telah mengunci komitmen untuk tetap mengamankan belanja prioritas yang sifatnya mendesak dan menyangkut hajat hidup masyarakat serta nama baik daerah.
Salah satu poin krusial yang dipastikan aman dalam APBD Perubahan 2026 ini adalah dukungan penuh terhadap dunia olahraga, khususnya bagi kontingen yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim.
“Strategi kami tetap mendahulukan skala prioritas. Salah satu yang saat ini paling kita prioritaskan adalah anggaran untuk para atlet Porprov yang akan bertanding di Kabupaten Paser pada November 2026 mendatang. Ini menyangkut bonus per atletnya agar mereka memiliki kepastian dan semangat sebelum berangkat,” katanya.
Selain sektor olahraga, alokasi yang sama sekali tidak boleh diganggu gugat adalah pemenuhan hak-hak aparatur sipil negara dan tenaga penunjang di lingkungan pemerintahan.
“Yang pastinya menjadi prioritas utama juga adalah pemenuhan belanja pegawai atau gaji. Itu wajib aman,” tambahnya.
Sebagai konsekuensi dari pengetatan anggaran dan kebijakan rasionalisasi ini, Yono mengatakan bahwa sektor pembangunan infrastruktur baru yang tidak mendesak terpaksa harus ditangguhkan untuk sementara waktu.
Langkah ini diambil agar tidak membebani kapasitas fiskal daerah yang sedang menyusut.
Pemerintah kota dan legislatif memilih untuk bersikap realistis dengan menghentikan atau menunda proyek-proyek fisik yang dinilai belum menjadi kebutuhan darurat masyarakat saat ini.
“Untuk sektor pembangunan fisik, kemungkinan besar banyak yang kita skip (lewati) dulu karena keterbatasan anggaran ini. Kemudian, beberapa proyek yang kebetulan masih terbentur dengan masalah regulasi, ya kita hentikan dulu,” pungkas Yono.
Melalui pertemuan ini, DPRD Balikpapan dan DPRD Samarinda sepakat bahwa langkah efisiensi dan ketajaman dalam menentukan skala prioritas adalah kunci utama agar roda pemerintahan dan pelayanan publik di masing-masing kota tetap berjalan optimal hingga akhir tahun anggaran 2026.
