Sengketa Tanah di Desa Warungdowo Milik Alm Djailani Latip Tak Jelas Arahnya, Ada Apa dengan BPN

oleh -56 views

PASURUAN, Rabu (20/93/2019) suaraindoneisa-news.com – Pengukuran sengketa kepemilikan tanah milik Almarhum Djailani Latip dengan Bagiono yang berada di Jl. Pulih Asrib, Desa Warungdowo, Kecamatan Pojhentrek gagal dilaksanakan.

Sengketa tanah yang mencuat sejak tahun 2016 silam ini, sampai hari ini (20/3/19) belum terselesaikan. ini terjadi lantaran adanya sertifikat ganda / tumpang tindih yang bernama Bagiono yang mengaku sebagai pembeli dengan sertifikat lama milik dari almarhum M. Djailani Latip.

Nasrul sebagai penerima kuasa dari Alifah (60) selaku ahli waris atau istri sah dari almarhum M. Djailani Latip merasa dirugikan atas apa yang telah terjadi. Konon katanya Bagiono memiliki tanah ini karena pihak keluarga Alm. Djailani Latip mempunyai hutang pada Bagiono, dan Bagiono mintak tanah yang tak sebanding dengan harga tanah.

“Hutangnya berapa kok bisa minta tanah dengan luas 1.425 meter. dan saktinya, Bagiono bisa punya sertifikat atas nama dia sendiri, dengan tanah yang sama dan ukuran yang sama milik suami Alifah yang sudah meninggal,” Ucap Nasrul.

Usut punya usut, Bagiono bisa mendapatkan sertifikat ganda milik Alm. M. Djailani Latip melalui Program PTSL / Prona yang ada di Desa Warungdowo pada tahun 2013.

“Ternyata Bagiono bisa miliki sertifikat atas nama sendiri melalui program Prona, ini kan pelanggaran hukum,” tambah Nasrul dengan geram.

Muslikh, Kepala Desa Warungdowo saat dikonfimasi kaitan pengurusan Prona yang dilakukan pada tahun 2013 lalu mengatakan bahwa Bagiono mendaftarkan Prona melalui PPAT.

“Saya tidak tahu kalau ada sertifikat lama, karena yang seharusnya tahu adalah BPN, dulu Bagiono mengajukannya dengan membawa PPAT,” ucap Kades.

Dikatakan Nasrul, sebenarnya beberapa minggu kemaren sudah terjadi kesepakatan di kantor BPN, bahwa akan diselesaikan secara kekeluargaan, kita sepakat untuk ukuran tanah dengan luas 1000 meter lebih yang sudah dipotong jalan itu untuk di bagi dua, tetapi dari pihak Bagiono terkesan mengulur-ulur waktu, sehingga terkesan di permainkan.

“Sesuai kesepakatan hari ini akan dilakukan pematokan tanah, menentukan batas tanah kedua belah pihak. Bagiono menyuruh Agus untuk menyelesaikan permasalahan ini, tapi Agus nya tak mempunyai surat kuasa yang jelas dari Bagiono, ini kan konyol,” tutur Nasrul dilokasi sengketa tanah, Rabu (20/3)19).

Ali Mashudin perwakilan dari BPN mengatakan bahwa pihak BPN belum berani memecah ukuran tanah yang sudah disepakati lantaran penerima kuasa dari Bagiono (Agus) belum ada surat kuasa resmi dari Bagiono.

“Kalau Agus tidak membawa surat penerima kuasa dari Bagiono, kita tidak bisa lanjutkan pematokan ini,kita nunggu sampai datangnya Bagiono pulang umroh,” ucap Ali.

Reporter : Taufiq
Editor : Amin
Publisher : Imam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *