Reporter : Adi Wiyono
Kota Batu, Suara Indonesia-News.Com – Sekitar 500 massa yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Torongrejo Bersatu (FKTB), Rabu siang melakukan demo di kantor Balai desa torongrejo kecamatan Junrejo Kota Batu, Rabu (10/2/2016).
Mereka memprotes surat pencopotan Sekretaris Desanya (Sekdes) HM Yakni SAg MPdi oleh Kepala Desa Torongrejo Sugeng Santoso Widjojo yang dinilai tidak tepat
Koordinator demo, Rudi Eko Parsetiyo mengatakan bahwa dalam aksinya itu FKTB menyampaikan tuntutan agar surat Kades Torongrejo nomor; 471/2/422.320.2.2016 tentang permohonan pemberhentian atau penggantian Sekdes M Yakni, dicabut dan dibatalkan. Kemudian mengembalikan M Yakni sebagai Sekdes Torongrejo.
“Selain itu kami juga menuntut Sugeng Santoso Widjojo mengundurkan diri dari jabatan Kades Torongrejo dan menggelar Pilkades untuk Kades baru” kata Eko.
Selanjutnya dalam aksinya itu mereka diterima jajaran Muspika Junrejo, Kabag Pemerintahan, Kades Torongrejo, Ketua BPD dan seluruh perangkat desa setempat. Perwakilan warga dari masing-masing dusun yaitu Klerek, Krajan dan Wukir kemudian diajak berdialog untuk mengungkapkan aspirasinya.
Camat Junrejo M Adhim yang memediasi pertemuan tersebut menyatakan bahwa masalah pencabutan surat sudah disetujui. Sedangkan untuk meningkatkan kinerja, seluruh perangkat desa juga sudah membuat kesepakatan secara internal untuk bekerja sesuai bidang tugasnya, kompak dan on time. Selain itu, juga sepakat mengedepankan asas musyawarah mufakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
Sementara Kades Torongrejo Santoso menjelaskan alasan dirinya mengirim permohonan penggantian Sekdes ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu.
“Saya ajukan penggantian Sekdes karena demi memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada warga. Sebab Sekdes dan perangkat saat saya minta mencairkan anggaran selalu berbelit-belit, takut salah, takut diperiksa kejaksaan, ini itu. Padahal hutangnya Pemdes Torongrejo sangat banyak untuk pembangunan, seperti pengembangan Hippam,” tutur Sugeng.
Sugeng juga menyatakan siap menarik surat pengajuan tersebut dengan catatan seluruh perangkat desa bekerja secara kompak dan sungguh-sungguh sesuai bidang tugasnya. Selain itu juga menuntut bekerja on time, jam 8 harus buka kantor dan memberi pelayanan kepada masyarakat.
