BALIKPAPAN, Minggu (24/09/2023) suaraindonesia-news.com – Pemasangan rambu atau plang di kawasan rawan banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan di lingkungan RT 39 Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara, disebut tak berguna.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua RT 39 Batu Ampar, Muhammad Asri kepada suaraindonesia-news.com, Minggu, (24/09).
Menurut pria yang akrab disapa Asri ini, pemasangan plang atau rambu tersebut tidak perlu dilakukan. Sebab, kata dia, warga di lingkungannya itu hanya membutuhkan penanganan untuk mengatasi banjir yang sudah bertahun-tahun terjadi.
“Kami hanya butuh penanganan, bukan plang. Pemasangan plang itu sebenarnya tidak ada gunanya, karena memang pemukiman. Beda halnya jika tanah kosong, gunanya untuk mengingatkan warga agar tidak membangun karena kawasan banjir,” ungkapnya.
Baca Juga:Wakapolri Tinjau Pelaksanaan Bhakti Kesehatan Polri di Deli Serdang
Asri mengatakan, pihaknya hanya membutuhkan drainase, karena drainase yang ada sejak dulu merupakan murni dari alam. Sehingga, diperlukan pelebaran secepat mungkin untuk mengatasi banjir yang terus terjadi di lingkungannya itu.
“Saya sudah berulang kali mengajukan surat permohonan melalui Kelurahan Batu Ampar agar penanganan banjir tersebut bisa dilaksanakan melalui APBD Kota Balikpapan,” jelasnya.
Bahkan, Asri mengaku, dirinya sempat merasa lega karena dari pihak konsultan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan pernah melakukan survei dan pengukuran terhadap drainase tersebut. Tapi hingga saat ini belum ada realisasinya.
“Surat permohonan itu saya lakukan sejak menjadi Ketua RT 39 pada 2016. Tapi sampai sekarang walaupun pernah disurvei hingga pengukuran oleh pihak konsultan dari DPU belum juga ada realisasinya,” ujar dia.
Ironisnya, sejak mengajukan surat permohonan itu, Asri menyebut, Lurah di Batu Ampar sudah lima kali berganti. Namun tetap tidak ada tanda-tanda untuk menangani persoalan tersebut.
Di tahun 2023, Asri mengatakan, dirinya kembali mengajukan surat peromohonan kepada pihak Kelurahan. Namun lagi-lagi tidak masuk dalam anggaran pembangunan di wilayah Batu Ampar.
“Setiap Musrenbang di Kelurahan saya selalu hadir, dan saya selalu ajukan. Tapi sampai sekarang tidak ada masuk lagi dalam anggaran pembangunan di wilayah Batu Ampar,” cetusnya.
Diceritakan, banjir di lingkungannya itu sudah terjadi sejak tahun 2004. Penyebabnya adalah drainase yang memiliki panjang sekitar 1 kilometer itu sempit. Sehingga, di saat hujan turun air meluap ke pemukiman warga setinggi 80 centimeter.
“Setiap hujan deras, air pasti mengenangi lingkungan sampai tingginya mencapai 80 centimeter. Sehingga air masuk ke dalam rumah warga. Sampai sekarang tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah,” ungkapnya.
Asri menyampaikan, hampir setiap hujan turun sedikitnya 50-an rumah warga tergenang air. Akibatnya, warga kerap merasakan kesusahan karena harus memindahkan barang-barang yang sudah tertata dilantai ke tempat yang tinggi, termasuk gulung karpet. Terlebih lagi, warga bisa membersihkan lantai rumah berulang kali untuk membersihkan kotoran bekas banjir.
“Jadi, warga itu bisa berulang kali membersihkan lantai, dan itu terjadi jika hujannya berulang-ulang. Misalnya, habis banjir di pel, kemudian turun hujan lagi, ya di pel lagi,” kata Asri.
“Saya hanya berharap, pemerintah juga bisa memperhatikan warga dilingkungan RT 39, harus adil dan ada pemerataan pembangunan. Supaya kita sama-sama dapat merasakan yang namanya merdeka,” harapnya, lebih lanjut.
Reporter : Fauzi
Editor: Wakid Maulana
Publisher: Amin
