Peringatan Hari Jadi Ke-17 Kabupaten Mamasa, DPRD Gelar Rapat Paripurna

MAMASA, Selasa (12/03/2019) suaraindonesia-news.com–Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat di Aula GTM Senin 11 Maret 2019.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mamasa Orsan Solaeman, dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Mamasa, Forkopimda Mamasa, hadir pula Gubernur Sulawesi Barat dan seluruh pejabat eslon II, III dan IV lingkup pemerintahan kabupaten Mamasa.

Bupati Mamasa, H. Ramlan Badawi dalam sambutannya menyampaikan sejumlah keberhasilan Kabupaten Mamasa sejak 17 tahun terbentuk menjadi sebuah otonomi daerah tahun 2002 lalu hingga tahun 2019.

“Kita akan kuatkan pembangunan infrastruktur dasar, yakni bidang pendidikan, kesehatan, peengembangan perekonomian daerah, kepariwisataan dan peningkatan kinerja pelayanan publik,” ujar Ramlan Badawi.

Ramlan menyebutkan, berdasarkan data indikator makro strategis daerah, indeks pembangunan manusia Kabupaten Mamasa, pada tahun 2014 sebesar 62,85 persen, mengalami peningkatan 63,92 persen pada tahun 2017. Angka harapan lama sekolah tahun 2016, sebesar 11,18 persen dan meningkat di tahun 11,41 persen di tahun 2017. Sementara pembangunan manusia dibidang kesehatan diukur dari angka harapan hidup, menunjukna angka hidup 70,8 tahun, pada tahin 2014.

“Jumlah harapan hidup terus mengalami peningkatan, Hingga pada tahun 2017 mencapai angka 70,48 tahun. Angka harapan hidup ini, merupakan angka harapan tertinggi di Provinsi Sulawesi Barat,” sebutnya.

Selain itu kata Ramlan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014, ekonomi Kabupaten Mamasa, tumbuh sebesar 4,92 persen hingga pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,10 persen.

Sementara angka kemiskinan Kabupaten Mamasa tercatat sebesar 13,82 tahun 2014, mengalami penurunan menjadi 13,31 di tahun 2018. Upaya penentasan kemiskinan kata Ramlan, sangat dipengaruhi infrastruktur yang mendukung persekonomian daerah.

“Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Mamasa harus berusaha mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung jalannya perekonomian daerah,” katanya.

Lanjut Ramlan menjelaskan, selain itu, yang menjadi permasalahan besar di Kabupaten Mamasa adalah, sebagian besar masyarakat belum menikmati jaringan telekomunikasi. Hal itu diakibatkan karena berhentinya pembangunan tower, sekalipun telah diusulkan, kepada Pemprov dan Pusat, namun hingga saat ini belum juga terealisasi.

“Meski demikian selaku pemerintah daerah kami akan terus berupaya untuk memaksimalkan pembangunan akses jaringan dengan bekerjasama oleh pihak pemerintah provinsi dan pusat,” tutur nya.

Lebih jau Ramlan menjelaskan, untuk diketahui bersama, bahwa panjang jalan dalam status kabupaten yaitu 649,77 Km, kondisi saat ini yang status baik, hanya mencapai 19,28 persen, selebihnya masih rusak berat.

“Ini adalah pekerjaan berat, namun demikian, ke depannya akan diprioritaskan, tantangannya adalah letak geografis, struktur tanah fan biaya konstruksi yang besar, menjadi pergumulan kami dalam pembangunan ruas jalan,” jelasnya.

Hal itu kata dia, menjadi issu sentral dalam pembangunan di tengah keterbatasan anggaran dan APBD. Demikian pula pembangunan jalan nasional dan provinsi, yang sangat diharapkan perbaikannya. Disebutkan pula, jalan nasional, Mamasa-Toraja sepanjang 45 Km, masih dalam kondisi rusak berat, begitupun ruas jalan Tabone-Nosu, Mambi-Matangga dan ruas Mambi-Ulu Manda’ masih sebagian besar dalam kondisi rusak berat.

“Untuk itu, selaku pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mamasa sangat mengharapkan bantuan dan perhatian dari pemerintah pusat dan Provinsi Sulbar untuk bekerjasama mengatasi masalah tersebut,” pungkasnya.

Menaggapi hal itu, Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), H. Andi Ali Baal Masdar mengatakan, untuk pembangunan infrastruktur jalan yang merupakan tanggung jawab provinsi, agar sekiranya pemerintah menerbitkan surat keputusan (SK), terkait status jalan strategi provinsi untuk diserahkan kepada kami untuk ditindaklanjuti.

“Kalau ada SK dari Pemerintah Kabupaten Mamasa, maka kita lebih leluasa untuk membenahi, sehingga Bupati Mamasa bisa lebih konsentrasi membenahi infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten, diantaranya Jalan antar Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Mamasa,” tandasnya.

Reporter : Bung Wahyu
Editor : Amin
Publiser : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here