ABDYA, Selasa (21/7/2020) suaraindonesia-news.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) Kembali menggelar rapat dengan agenda paripurna penutupan pembahasan LKPJ Bupati Tahun anggaran 2019. Senin (20/7/2020) pagi, sekira pukul 08.30 Wib.
Pantauan awak media, Sidang paripurna tersebut dihadiri Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim, SH, Wakil Bupati Muslizar, MT, Kapolres AKBP Muhammad Nasution, SIK, Kajari Abdya diwakili H, Azwar, SH, Dandim 0110 diwakili Kapten Inf M.Latif, PN Blangpidie Zulkarnain, SH, MH Sekda Drs. Thamrin, Sekwan DPRK Salman, SH, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta para pejabat lainnya.
Rapat paripurna dengan mendengarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPj Bupati Abdya Tahun 2019, yang dibacakan oleh masing–masing perwakilan komisi tentang laporan hasil pansus selama 9 (sembilan) hari dimulai dari tanggal 03 sampai 11 Juli 2020.
Dan dilanjutkan dengan laporan Badan Anggaran, pemandangan umum Fraksi, jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi/anggota DPRK, pendapat akhir fraksi serta penandatangan Berita Acara persetujuan bersama Bupati dan DPRK tentang LKPJ tahun 2019.
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRK Abdya, Nurdianto, didampingi Wakil Ketua II DPRK, Hendra Fadli SH serta diikuti 22 dari 25 Anggota Dewan setempat.
Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Abdya terhadap APBK tahun 2019. Dewan perwakilan rakyat Kabupaten menerima Komposisi pendapatan setelah perubahan Rp 975.749.075.490 dan belanja setelah perubahan Rp 1.140.194.835.313,55.
Badan Anggaran DPRK Abdya Zulfan SP (Aweng) melaporkan,bahwa APBK Abdya setelah perubahan tahun 2019 dengan komposisi Pendapatan Rp 975,749.075.490,00,- milyar lebih, dan Belanja Rp 1,14.194.835.313,55,- trilyun lebih, dan defisit sebesar Rp 164,44 milyar lebih.
Dengan Realisasi Pendapatan tahun 2019 sebesar Rp 989,318.725.965,95,- milyar lebih, dan realisasi Belanja Rp 1.002.636.620.119,95,- trilyun lebih.
Angaran Belanja dirincikan terdiri dari Operasional Rp 562.797.397.163,95,- milyar lebih, Modal Rp 270,575.998.759,00,- milyar lebih, Tidak terduga Rp 2,359.386.200,00,- milyar lebih, Transfer/Bagi hasil ke desa Rp 166,903.837.997,00,- milyar lebih.
Surplus/defisit Rp 13,317.894.154,00,- milyar lebih, Penerimaan pembiayaan Rp 166,437.359.823,55,-milyar lebih, Pengeluaran pembiayaan Rp 2.000.000.000,00,- miliar, Silva Rp 151,119.465.669,55,- miliar lebih.
Sementara itu Bupati Abdya Akmal Ibrahim dalam sambutannya menyampaikan, kegembiraan mendengar berbagai tanggapan saran dan pendapat dari anggota dewan terhadap jalannya pemerintahan pembangunan pada tahun 2019.
“Ada hal yang saya catat bahwa kita sudah nampak lebih bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan yang ada betapa besar dan rumitnya persoalan pemerintah di Aceh Barat Daya,” katanya.
“Kita sudah sama-sama tahu karena kita sudah menjalankannya berulang kali sudah masak dengan persoalan-persoalan itu, tapi kali ini saya lihat semangat untuk menyelesaikan hal itu sangat tinggi, ini awal yang bagus semangat untuk mencari cara bagaimana kita menyelesaikan banyak persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi ini menjadi sangat tinggi ini adalah sebuah awal yang bagus,” tutur Bupati.
Dikatakan Bupati, tidak ada daerah yang terpecah belah itu bisa maju dan energi kita itu sering terbuang, pada hal yang tidak terkait dengan kemajuan daerah dan rakyatnya tidak perlu disauti.
“Tapi saya lihat hari ini semangat itu tinggi dan ini kita pelihara dan kita tingkatkan, saya teringat sekali dengan pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, Nabi Yakub itu lumpuh sudah bertahun-tahun tapi beliau berpesan kepada anak-anaknya jangan pernah putus asa dengan rahmat Tuhan, artinya pasti Allah menyediakan semua solusi dari persoalan-persoalan yang ada tergantung Bagaimana pendekatan dan cara menyelesaikan,” terang Bupati.
“Saya melihat karena semangat mencari solusi dari anggota DPRK sangat tinggi ya semangat juga saya karena merasa tidak sendiri-sendiri lagi Ini kan hal baru.Makanya kita saling berkoordinasi saling memberi semangat saling mencari solusi,” ujarnya lagi.
Selanjutnya, dari beberapa rekomendasi laporan hasil tim pansus setelah mengevaluasi terhadap berbagai kegiatan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik dan disamping melihat aspek –aspek dilapangan Alhamdullillah banyak kemajuan dan diterima Komposisi LKPJ 2019, sehingga tidak terkesan mati suri.
“Namun jika ada persoalan yang timbul, Insya Allah terus dibenahi,” pungkas Mantan jurnalis itu.
Keterangan fhoto ; Ketua DPRK Abdya Nurdianto, Wakil Ketua II DPRK, Hendra Fadli SH dan Bupati Akmal Ibrahim, SH didampingi Wabup Muslizar, MT, disaksikan Sekda Drs. Thamrin saat penandatangan berita acara persetujuan bersama terhadap LKPJ Bupati Tahun 2019.
