Omnibus Law “RUU Cilaka” Untuk Siapa? Buruh atau Elit

oleh -515 views
Dwiko Rynoza Nur Rachman, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Prodi Ilmu Pemerintahan

Penulis: Dwiko Rynoza Nur Rachman, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Prodi Ilmu Pemerintahan

Sebuah diskursus terbaru dalam pemerintahan Indonesia dimana ketika Presiden dalam pidatonya di sidang paripurna MPR dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20/10/2019 yang lalu pada saat itulah presiden menyebut Omnibus law. Omnibus law sendiri merupakan suatu Undang-Undang atau regulasi yang mencakup dari berbagai isu atau topik. Bryan A Garner, dalam Black Law Dictionary Ninth Edition juga menyebutkan omnibus law merupakan hal yang berkaitan atau berurusan dengan berbagai objek atau hal lain sekaligus, memiliki berbagai tujuan. Jadi omnibuslaw sendiri merupakan aturan yang mencakup keseluruhan dan bersifat komperhensif. Tujuan Omnibus law ini dibuat, menurut Presiden sendiri untuk menyederhanakan regulasi agar tidak berbelit-belit dan panjang. Karena Indonesia pada saat ini sedang mengalami bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Kesempatan besar itu akan tercipta jika Indonesia mampu membangun SDM yang unggul. Hal-hal tersebut harus didukung dengan ekosistem politik yang dimana harus menyederhanakan segala bentuk regulasi-regulasi yang ada, seperti yang dikatakan Presiden tujuan utama dibuatnya Omnibus Law sendiri.

Omnibus law ini sendiri merevisi puluhan UU dan menerbitkan dau UU besar salah satunya adalah meneibitkan RUU Cilaka ini (Cipta Lapangan Keja) Dalam RUU Cilaka ini sendiri sangat menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan terutama pada kaum buruh karena didalamnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kaum buruh, dimana RUU itu dianggap mengubah sistem ketenagakerjaan yang semkain ekslpoitatif dan dianggap berpotensi bebasnya tenaga kerja asing buruh kasar atau unskill worker masuk ke Indonesia. Apalagi dalam Draft RUU Cilaka teradi insiden salah ketik, salah satu substansi yang menjadi sorotan adalah Pasal 170 ayat (1) yang berada dalam BAB XIII, hal tersebut terkait dengan pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP). Hal tersebut sangat tidak masuk akal karena tidak ada peraturan pemerintahan (PP) yang bisa membatalkan undang-undang (UU), karena secara hirarki kedudukan UU lebih tinggi dari PP. Hal ini semakin membuat RUU ini dinilai ugal-ugalan atau dicap buruk oleh semua elemen masyarakat. Dan menjadi bukti adanya ketidakcermatan dan kegagapan pemerintah dalam menyusun RUU Cipta Lapangan Kerja dengan menggunakan metode Omnibus law.

RUU Cilaka ini sebenarnya dibuat untuk siapa, karena dimana ketika negara seharusnya mensejaherakan para buruh tetapi pada kenyataannya negara membuat para buruh semakin sengsara, dengan alasan investasi. RUU Cilaka ini sangat merugikan para buruh karena dalam beberapa pasal-pasalnya yang membuat para buruh semakin sengsara, setidaknya ada delapan poin menurut saya yang merugikan kaum buruh. Yang pertama upah minimum Kota atau Kabupaten akan hilang. Kedua, besaran pesangon PHK berkurang sangat besar. Ketiga, cuti haid bagi perempan akan dihapus. Keempat, semakin tidak jelasnya nasib pekerja outsourcing. Kelima, sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar akan dihapuskan. Keenam, hilangnya jaminan sosial (kesehatan dan pensiun). Ketujuh, PHK dapat dilakukan tanpa kesepakatan. Kedelapan, tenaga kerja asing bebas bekerja. Jika ini disahkan, hal ini sangat merugikan kaum buruh dan sebaliknya pengusaha dibuat sejahtera. Hal ini sangat jelas bahwasannya pembuatan RUU Cilaka ini hanya untuk kepentingan elit karena kebijakan-kebijakan yang dibuat sangat merugikan kaum buruh, dan sangat menguntungkan bagi para elit.

Tujuan Omnibus Law sendiri sebenarnya untuk merampingkan regulasi yang berbelit-belit, tetapi pada kenyataannya yang terjadi adalah dimana kebijakan yang dibuat sangat merugikan masyarakat-masyarakat kecil, hal ini membuktikan pemerintah tidak memikirkan masyarakat-masyarakat kecil, kebijakan dibuat hanya untuk para elit-elit di negeri ini. Realitas juga membuktikan bahwasannya pembahsasan Omnibus Law ini tidak terlalu mendetail serta komprehensif. Karena merubah cukup banyak UU multisektor secara sekaligus dalam satu waktu. Tercatat, RUU Cipta Kerja hampir merubah 79 UU dengan target penyelesaian dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Terbukti banyak insiden-insiden yang terjadi dalam membuat omnibus law ini seperti insiden salah ketik. Seharusnya hal ini dapat dipertanyakan karena sifat dari omnibuslaw ini mendetail dan komperhensif, jadi pembahasannya harus mendetail dan komperhensif.

Sebagai penutup, disini sehrausnya Pemenrintah dan DPR belajar dari kesalahan ketika akhir tahun lalu mengesahkan sejumlah undang-undang yang pembahsannya secara singkat serta tidak melibatkan masyarakat sehingga memicu aksi besar-besaran mahasiswa diseluruh Indonesia. Tidankan represif aparat kepolisian serta arogansi eksekutif dan legislatif harus di bayar mahal dengan jatuhnya korban tewas pada saat unjuk rasa, hal ini juga meyebabkan semakin tergerusnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perlunya diskusi publik dan transparansi pemerintah, hal itu akan menghindarkan kelsahpahaman dan juga kecurigaan publik terhadap pemerintah. Karena sebenarnya maksud pembuatan omnibus law ini baik untuk merampingkan regulasi-regulasi yang berbelit-belit tetapi karena tidak disertakannya elemen-elemen masyarakat dalam pembahsannya membuat RUU Cilaka ini hanya untuk kepentingan para elit politik tidak memikirkan masyarakat luas. Disni seharusnya pemerintah terbuka terhadap masyarakat, mengundang elemen-elemen masyarakat dalam pembahasan undang-undang. Agar tidak terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat luas.

Pada saat ini yang kita harus lakukan adalah mengkawal jalannya pemerintahan untuk menjadi check and balance sehingga menciptakan demokrasi yang baik di Indonesia. Kata terakhir, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata? LAWAN!!! –Widji Tukul.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *