Mahasiswa Desak DPRD Urungkan Pembelian Mobdin Bupati Senilai 2 M

Puluhan Masyarakat yang mengatasnamakan Front Pembela Masyarakat Sumenep (FPRS) saat menggelar demo di Depan Kantor DPRD Sumenep, Madura, Jatim, Selasa (8/8/2017). (Foto: Mahdi/SI)

SUMENEP, Selasa (08 Agustus 2017) suaraindonesia-news.com – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Front Pembela Masyarakat Sumenep (FPRS) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumenep, Selasa, (8/8).

Kedatangan sejumlah aktivis mahasiswa tersebut untuk mendesak anggota DPRD setempat menolak pembelian mobil dinas Bupati Sumenep A Busyro Karim sebilai Rp 2 miliar lebih.

FPRS yang berangkat dari taman kota Sumenep sambil Menyanyikan lagu lagu perjuanagan.

Menurut Homaidi salah satu orator aksi menyampaikan, pembelian mobil dinas Bupati Sumenep hanya membuag buang anggaran.

Mahasiswa menudin anggaran 2 M tersebut lebih baik diperuntukkan terhadap kesejahteraan rakyat. Jika wakil rakyat tidak menolak terhadap membelian tersebut berarti DPRD tidak pro rakyat.

“Anggaran 2 M lebih itu sangat beser. Jika DPRD tetap menyetujui berarti wakil rakyat tidak pro rakyat,” teriak orator aksi.

Sebab menurutnya, anggaran mobdin itu dinilai terlalu besar. Baca Juga: Masuk DPO Kasus Narkotika, Warga Talang Ditangkap Satreskoba Polres Sumenep

“Kalau mau elite lebih baik jadi artis,” imbuhnya.

Baginya, rencana pengadaan mobil dinas yang telah disetujui oleh Komisi I DPRD Sumenep tidak beralasan. Karena mobil dinas jenis Mitsubishi Pajiro Sport saat ini masih layak pakai.

“Jangan karena sering kecelakaan mobil dinas itu diganti, ini kan namanya melawan kehendak tuhan. Sangat tidak rasional rencana pembelian mobdin itu,” tudingnya.

Selain mengkritik rencana pembelian mondin Bupati, mereka juga menyoal kenaikan gaji wakil rakyat di gedung perlemen yang diusulkan hingga Rp30 juta peranggota.

“Usulan tersebut dianggap berlebihan mengingat kekuatan APBD tahun ini menurun dari tahun sebelumnya,” teriaknya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep Hamid Ali Munir menegaskan, perencanaan yang telah dilakukan dan disahkan di Komisi sesuai dengan aturan,

“Kami bekerja sesuai aturan, Termasuk dalam hal rencana pengadaan mobdin bupati itu,” jelasnya.

Saat itu pendome ditemui langsung oleh Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma, Wakil Ketua Komisi I Hamid Alimunir, dan Joni Tunaidi anggota Komisi I.

Setelah mendapat penjelasan, mereka langsung membubarkan diri dengan tertip. Mereka melanjutkan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Sumenep dengan pengawalan ketat petugas kepolisian. (Mahdi)


Warning: A non-numeric value encountered in /home/suaraindonesia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here