Kapolres Lumajang : Saya Segera Tindaklanjuti Dugaan Pungli Program PTSL

oleh -90 views
Kapolres Lumajang saat menyerahkan sertifikat Program PTSL kepada warga.

LUMAJANG, Selasa (21/1/2020) suaraindonesia-news.com – Terkait dugaan adanya pungli Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh sejumlah oknum perangkat Desa, Kapolres Lumajang, AKBP Adewira Negara Siregar akan segera menindaklanjutinya.

“Ya Kami akan segera tindak lanjuti hasil temuan pak Bupati dengan beberapa masyarakat,” katanya kepada sejumlah media.

AKBP Adewira, juga sudah memperintahkan tim untuk segera bekerja.

Hasil temuan Bupati, terhadap dugaan pungli ini sangat bervariatif, mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Sebelumnya, Bupati Lumajang, Thoriqul Haq mendapati adanya pungutan yang memberatkan pada pengurusan program PTSL, terungkap saat Bupati berdialog dengan masyarakat penerima sertifikat hak atas tanahnya, Senin (20/1) kemarin.

Dan Bupati meminta agar proses pengurusan program PTSL ini dijelaskan secara keseluruhan kepada masyarakat agar tidak terjadi salah paham. Bupati juga memastikan program PTSL pengurusannya gratis di Kantor Badan pertanahan Nasional (BPN) Lumajang. Namun pada proses pelaksanaannya, masih ada saja pungutan yang memberatkan masyarakat.

Secara khusus Bupati memanggil Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kabupaten Lumajang, Samsul Arifin, untuk memberikan sanksi kepada perangkat desa yang melakukan penyelewengan terhadap proses pengurusan sertifikat.

”Pak Kepala DPMDes, inventarisir, begitu terbukti, ada perangkat desa yang melakukan pungutan berlebihan tidak sesui dengan ketentuannya pecat pak,” tegasnya.

Seperti dari warga Desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir yang mengatakan bahwa pembiayaan PTSL, dirinya ditarik Rp. 2 juta dan patok batas yang diberikan oleh pihak Desa hanya dari kayu jaranan.

Sementara menurut warga dari Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, pembiayaan diminta Rp. 1 juta periode pertama, dan bayar lagi Rp. 750 ribu untuk periode kedua.

“Yang survei itu dari pak kampung, pembayarannya juga tidak ada kwitansinya, saya minta malah tidak dikasih,” katanya.

Kalau ada oknum yang melakukan hal-hal yang tidak wajar, kata Bupati itu harus dilaporkan.

“Progam PTSL ini harus benar-benar untuk rakyat, jika ada tarikan Rp. 1 – 2 juta, itu tidak benar,” tegasnya lagi.

Bupati juga menghimbau kepada camat untuk menindak lanjuti perangkat yang melanggar

Sedangkan menurut salah satu Kepala Dusun (Kasun) Desa Kunir Lor, yang sempat memberikan pembelaan mengenai masalah biaya yang besar itu untuk biaya balik nama.

“Dan biaya itu buat petugas BPN yang bertugas di desa kami selama 6 bulan dan kami memberikan makan dengan nilai uang 200 ribu perhari,” katanya menjelaskan kepada Bupati.

Reporter : Fuad
Editor : Amin
Publiser : Oca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *