KOTA BOGOR, Rabu (18/11) suaraindonesia-news.com – Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bogor memberikan sosialisasi dan panduan teknis mengenai ketentuan perpanjangan serta pemutakhiran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Sosialisasi ini ditujukan untuk membantu masyarakat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah memahami prosedur layanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Dr. Akhyar Tarfi, S.ST., M.H., mengatakan pemahaman terhadap regulasi tata ruang menjadi salah satu hal penting sebelum masyarakat maupun pelaku usaha memulai kegiatan pembangunan dan investasi.
“KKPR merupakan acuan krusial dalam berbagai sektor perizinan. Kami ingin memastikan masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kota Bogor memahami prosedur yang tepat, terutama ketika menghadapi kendala waktu penguasaan tanah atau adanya perubahan data di lapangan,” ujar Akhyar dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Merujuk pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021, KKPR berkaitan dengan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang. Dalam sosialisasi tersebut, Akhyar menjelaskan bahwa KKPR mencakup tiga kategori peruntukan, yakni kegiatan berusaha, kegiatan nonberusaha, dan kegiatan yang bersifat strategis nasional.
Ia juga menjelaskan perbedaan antara layanan perpanjangan dan pemutakhiran KKPR agar pemohon dapat memilih prosedur sesuai kebutuhan.
Perpanjangan KKPR diajukan apabila pemohon membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan proses perolehan atau penguasaan tanah yang belum rampung dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
Sementara itu, pemutakhiran KKPR dilakukan apabila terdapat perubahan data atau status pada dokumen KKPR yang telah diterbitkan.
“Ketepatan memilih jenis layanan ini sangat menentukan kelancaran proses administrasi pertanahan dan perizinan selanjutnya,” tambah Akhyar.
Terkait pengurusan secara non-elektronik, Kantah Kota Bogor merujuk pada Surat Edaran Nomor 3/SE-PF.01/I/2025 tentang Pelaksanaan Perpanjangan dan Pemutakhiran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Secara Non-Elektronik.
Akhyar mengimbau masyarakat dan instansi yang membutuhkan informasi mengenai ketentuan maupun persyaratan pengajuan agar memanfaatkan kanal informasi resmi Kementerian ATR/BPN.
“Masyarakat dapat memindai (scan) kode QR yang tersedia pada kanal informasi resmi Kementerian ATR/BPN maupun mendatangi langsung loket pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Bogor untuk mendapatkan pendampingan,” pungkasnya.
Melalui sosialisasi tersebut, Kantah Kota Bogor berharap masyarakat dapat memahami perbedaan prosedur perpanjangan dan pemutakhiran KKPR sehingga pengajuan layanan dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan ketentuan administrasi yang berlaku.












