BOGOR, Rabu (26/08) suaraindonesia-news.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja terkait rencana Pemerintah Kota Bogor melakukan pinjaman daerah hingga Rp400 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah aspek pembiayaan, mulai dari mekanisme pinjaman, suku bunga, pencairan, kemampuan fiskal daerah, hingga kesiapan proyek yang akan dibiayai.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, mengatakan DPRD perlu memastikan rencana pinjaman tersebut dihitung secara cermat. Pasalnya, pembayaran pokok dan bunga pinjaman nantinya menjadi kewajiban APBD Kota Bogor.
“Pinjaman daerah pada prinsipnya dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan. Tetapi kita harus memastikan pinjamannya sehat, kemampuan APBD mencukupi, dan proyek yang dibiayai benar-benar siap,” ujar Heri.
Dalam pembahasan bersama PT SMI, dijelaskan bahwa pembiayaan tersebut direncanakan untuk mendukung pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur. Pencairan dana tidak serta-merta dilakukan seluruhnya sebesar Rp400 miliar, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan progres proyek.
Heri menilai, mekanisme tersebut harus diikuti dengan perencanaan yang matang, terutama terkait besaran bunga, jadwal pencairan, cicilan pokok, biaya pembiayaan lainnya, serta dampaknya terhadap ruang fiskal Kota Bogor pada tahun-tahun mendatang.
“Jangan sampai kita hanya melihat kemampuan mendapatkan pinjaman Rp400 miliar. Yang jauh lebih penting adalah menghitung kemampuan mengembalikannya dan memastikan setiap rupiah yang dipinjam menghasilkan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Heri, DPRD Kota Bogor akan terus mencermati kesiapan dokumen dan kelayakan proyek sebelum rencana pembiayaan tersebut memasuki tahapan berikutnya.
“Utang harus menjadi alat untuk mempercepat pembangunan, bukan menjadi beban bagi keuangan Kota Bogor di masa depan. Karena itu manfaat yang diterima masyarakat harus lebih besar daripada beban utangnya,” pungkas Heri.
