BEKASI, Rabu (18/11) suaraindonesia-news.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi menyambut program revitalisasi tambak seluas 4.133 hektare di Kecamatan Muara Gembong yang disosialisasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (18/11/2026). Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tambak melalui sistem pengelolaan yang lebih modern.
Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan lahan tambak yang selama ini dikelola secara konvensional akan dikembangkan dengan pendampingan pemerintah. Hal itu disampaikannya setelah kegiatan sosialisasi yang berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Muara Gembong.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan KKP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sejumlah instansi terkait, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Program ini mencakup lahan seluas 4.133 hektare yang selama ini dikelola secara konvensional, dan ke depan akan dikelola secara modern dengan pendampingan langsung dari pemerintah,” ujar Asep.
Menurutnya, penerapan sistem pengelolaan modern diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi tambak. Sejumlah faktor yang dinilai penting untuk mendukung keberhasilan program tersebut antara lain kualitas bibit, pendampingan dan edukasi bagi pengelola tambak, serta kepastian akses pasar.
Asep menyebut revitalisasi tambak tersebut berpotensi membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar 19.000 orang. Ia membandingkan potensi penyerapan tenaga kerja itu dengan jumlah penduduk usia kerja di Kecamatan Muara Gembong yang menurut perkiraannya sekitar 6.000 orang.
“Sehingga program ini membuka peluang bagi tenaga kerja dari luar Muara Gembong dan pada akhirnya dapat membantu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bekasi,” katanya.
Meski demikian, Asep mengakui angka potensi penyerapan tenaga kerja tersebut masih perlu diverifikasi menggunakan data resmi ketenagakerjaan.
“Kalau sekitar 19 ribu tenaga kerja bisa terserap, tentu akan membantu mengurangi angka pengangguran, meskipun persentasenya perlu dihitung berdasarkan data resmi,” ujarnya.
Ia juga memperkirakan kehadiran pekerja beserta keluarganya akan meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal, bahan pokok, dan berbagai kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi mendorong aktivitas ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kebutuhan infrastruktur, termasuk akses jalan.
“Ini adalah keberuntungan, keberhasilan, dan anugerah buat kita Kabupaten Bekasi,” tuturnya.
Asep menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas pelaksanaan program tersebut. Ia juga mengapresiasi Camat Muara Gembong, para kepala desa, serta jajaran perangkat daerah yang turut mengawal sosialisasi revitalisasi tambak.
“Insyaallah, bersama jajaran terkait, kami akan menjaga amanah yang diberikan Bapak Presiden agar benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif selama program berjalan. Menurutnya, pelaksanaan pembangunan perlu dikawal melalui komunikasi dan koordinasi agar tidak menimbulkan perselisihan di tengah masyarakat.
“Kalau terlalu banyak kegaduhan, saya khawatir justru menimbulkan persoalan baru. Saya tidak ingin sampai terjadi konflik atau tawuran. Lebih baik kita bekerja secara tenang, mengawal program ini bersama pimpinan, Kapolres, dan Satgas, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Pantai Harapan Jaya, Mahir Nurmawan, menyatakan dukungannya terhadap program revitalisasi tersebut. Ia menyebut lokasi tambak yang menjadi objek program berada di wilayah desanya, tepatnya di Kampung Begedor.
Meski mendukung, Mahir berharap pelaksanaan program tetap memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.
“Saya berharap dengan program revitalisasi ini agar tidak merugikan warga masyarakat,” kata Mahir.
Program revitalisasi tambak tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan membuka peluang ekonomi baru. Namun, realisasi manfaatnya akan bergantung pada pelaksanaan program, kepastian keterlibatan masyarakat, serta perlindungan terhadap kepentingan warga yang selama ini mengelola tambak di kawasan tersebut.












