Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
BeritaPemerintahan

Dua Bendungan di Deli Serdang Belum Berfungsi Maksimal, Menko Pangan Janji Selesaikan Permasalahan Irigasi Tahun Depan

Avatar of admin
×

Dua Bendungan di Deli Serdang Belum Berfungsi Maksimal, Menko Pangan Janji Selesaikan Permasalahan Irigasi Tahun Depan

Sebarkan artikel ini
IMG 20250122 130538
Foto: Rakor Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan. (Foto: M. Habil Syah/SI).

SUMATERA UTARA, Rabu (22/01) suaraindonesia-news.com – Di Kabupaten Deli Serdang, terdapat dua bendungan yang hingga kini belum berfungsi secara maksimal. Bendungan pertama, Bendungan Sidoras di Kecamatan Percut Sei Tuan, yang seharusnya dapat mengairi lahan pertanian seluas 3.083 hektare (Ha) dan daerah irigasi Lantasan seluas 185 Ha, pengerjaannya belum selesai pada tahun 2024. Sementara itu, Bendungan Sungai Serdang di Kecamatan Batang Kuis, yang memiliki kapasitas untuk mengairi 4.276 Ha sawah, juga belum dapat difungsikan.

Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang, Ir Wiriya Alrahman MM, mengungkapkan hal ini dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman No. 41, Medan. Ia berharap agar Pemerintah Pusat, melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Dr (HC) H Zulkifli Hasan SE MM, dapat segera menyelesaikan permasalahan kedua bendungan tersebut karena pengairan sawah sangat dibutuhkan oleh petani.

Menanggapi hal tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa permasalahan irigasi akan selesai pada tahun depan secara keseluruhan. Beberapa revitalisasi irigasi, menurutnya, akan selesai pada Oktober tahun ini. Ia juga menambahkan bahwa untuk masalah distribusi pupuk dan benih, Kementerian Pertanian (Kementan) sudah memangkas rantai distribusinya, sehingga pupuk dapat langsung sampai ke pengecer atau petani.

“Tahun ini, pada September atau Oktober, beberapa masalah irigasi sudah bisa selesai. Kami juga tengah bekerja di delapan provinsi penghasil pangan di Indonesia. Untuk pupuk dan benih, kami pastikan bisa diatasi dengan cepat,” ujar Zulkifli Hasan.

Sebelumnya, Pj Gubernur Sumatera Utara, Dr Drs H Agus Fatoni MSi, menyatakan optimisme bahwa sektor pertanian Sumut bisa berkembang pesat jika kendala yang ada saat ini dapat diatasi. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah, seperti distribusi pupuk, kekurangan penyuluh pertanian, serta perbaikan sistem irigasi yang saat ini masih perlu banyak perbaikan.

Baca Juga :  Targetkan PTSL Terlaksana Maksimal, Akurat Jatim Gemakan Anti Mafia Tanah

Salah satu kendala utama yang dihadapi Sumut adalah kekurangan penyuluh pertanian, dengan kebutuhan sebanyak 3.142 orang, berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Selain itu, masalah pendistribusian pupuk juga dihadapi oleh petani, yang terkendala masalah keuangan, waktu pengiriman, serta penggunaan sistem digital dan administrasi.

“Untuk menyelesaikan semua masalah ini, kami membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan perangkat desa,” ujar Pj Gubsu.

Sumatera Utara menargetkan tanam padi pada tahun 2025 seluas 1.465.944 Ha, yang terdiri dari 814.638 Ha untuk tanaman reguler dan 651.306 Ha untuk lahan kering. Untuk itu, kebutuhan benih unggul bersertifikat juga sangat mendesak, dengan total kebutuhan benih sebanyak 20.365,9 ton untuk tanaman reguler dan 16.282,6 ton untuk lahan kering.

Baca Juga :  Kapolres Tanjab Barat Gelar Silaturahmi dengan Insan Media untuk Wujudkan Pilkada Damai

Meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan, Pj Gubsu mengungkapkan rasa syukur karena hasil pertanian di Sumut, seperti padi, jagung, bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit, sering surplus dan dapat menyerap hasil tani yang tidak merugikan petani.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal H Yandri Susanto SPt MPd, Menteri Perdagangan Dr Budi Santoso MSi, Wakil Menteri Dalam Negeri Dr Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo SE MBA, serta sejumlah kementerian terkait lainnya, bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara dan kepala daerah se-Sumut.