ACEH TIMUR, Jumat (17/07) suaraindonesia-news.com – Sejumlah warga dan wali murid di Desa Kuala Simpang Ulim, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, mengeluhkan kinerja Kepala SMP Negeri Kuala Simpang Ulim yang dinilai jarang hadir di sekolah. Mereka mengaku khawatir kondisi tersebut berdampak terhadap proses belajar mengajar hingga keberlangsungan sekolah.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, kepala sekolah disebut hanya sesekali berada di sekolah. Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.
“Jarang sekali beliau masuk sekolah. Kalau pun ada, mungkin hanya sebulan sekali. Bahkan kepala sekolah tersebut tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat maupun dengan Pemerintah Gampong,” ujar sumber.
Ia menilai minimnya kehadiran kepala sekolah berdampak pada proses pendidikan serta menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap masa depan sekolah.
“Kami masyarakat tentu sangat khawatir jika sekolah ini sampai bubar. Untuk menyekolahkan anak ke tempat lain sangat sulit, terutama terkendala biaya dan jarak tempuh. Beliau tidak tahu betapa susah payahnya kami memperjuangkan berdirinya sekolah tersebut,” katanya.
Warga juga mempertanyakan fungsi pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur terhadap kondisi tersebut.
“Kondisi ini sudah berlangsung lama. Apakah ini luput dari pengawasan dinas? Atau mereka hanya mengawasi dari atas meja dan tidak pernah turun ke lokasi?” ujarnya.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala SMP Negeri Kuala Simpang Ulim, Mansur Harun, membantah dirinya jarang hadir di sekolah. Saat ditemui di Lhoknibong, Kamis (16/7/2026), ia menyatakan tudingan tersebut tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
“Kalau hanya satu atau dua warga yang menyampaikan informasi tersebut, bisa jadi itu karena sentimen pribadi. Kecuali ada 50 persen lebih masyarakat yang menyampaikannya, saya ingin dipertemukan dengan warga yang menyampaikan hal itu,” kata Mansur.
Mansur menjelaskan dirinya tetap menjalankan tugas sebagai kepala sekolah secara rutin. Apabila tidak berada di sekolah, menurutnya, hal itu biasanya karena harus menghadiri kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, seperti rapat atau menyampaikan laporan.
“Sebagai kepala sekolah tidak harus setiap hari kerja berada di sekolah, karena sudah ada pembagian tugas masing-masing. Apalagi jika ada urusan yang harus diselesaikan di Kantor Dinas, seperti rapat dan penyampaian laporan,” jelasnya.
Terkait anggapan kurangnya interaksi dengan masyarakat, Mansur mengakui hal tersebut. Ia menyebut kondisi itu dipengaruhi oleh situasi di sekolah yang seluruh tenaga pengajarnya merupakan perempuan.
“Jadi saya enggan nongkrong di warung kopi karena tidak ada guru laki-laki, sebab seluruh guru di sini perempuan,” ujarnya.
Keluhan masyarakat dan tanggapan kepala sekolah tersebut menjadi perhatian terkait tata kelola pendidikan di SMP Negeri Kuala Simpang Ulim. Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur mengenai keluhan warga maupun mekanisme pengawasan terhadap sekolah tersebut.
