Reporter: Zainal Arifin
Probolinggo, Senin (27/2/2017) suaraindonesia-news.com – Ketua Badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Hary Azhar Azis, MA rood show di Probolinggo. Setelah memberi pemaparan di hadapan ratusan mahasiswa institut agama Islam Nurul Jadid, IAINJ Paiton Probolinggo, di hari yang sama ketua BPK RI juga menghadiri milad ke 70 Himpunan mahasiswa Islam Indonesia cabang Probolinggo dan seminar nasional “Pengelolaan keuangan daerah yang akuntable dan transparan untuk mewujudkan Good governance” yang bertempat di Hotel Bromo view’ kota Probolinggo. Senin (27/2/2017).
Hadir dalam acara tersebut sejumlah SKPD, pimpinan ormas, LSM, pimpinan organisasi kepemudaan dan juga ketua MUI serta komisioner KPU, serta beberapa DPRD Probolinggo.
Ketua presidium KAHMI Kota Probolinggo, Aminuddin, S.POg., dalam sambutanya menegaskan kegiatan seminar skala nasional ini sebenarnya menjadi atensi KAHMI beberapa tahun terakhir ini, namun syukur karena baru bisa terlaksana, itupun oleh PC HMI Probolinggo.
Menurut Aminuddin, Probolinggo merupakan jalur strategis yang menjadi jalur perlintasan beberapa daerah sekitar.
“Sebagai lokasi strategis sudah seharusnya Probolinggo bisa berfungsi maksimal dengan memanfaatkan potensi potensi yang ada di daerah sekitar serta mampu melaksanakan program program pembangunan juga dapat menjadi percontohan pusat kegiatan ekonomi,” jelasnya.
Ketua BPK RI, Hary Azhar Azis, MA., dalam pemaparannya sangat berkesan pernah menjadi anggota HMI sejak tahun 1975 lalu, Dalam beberapa pemaparannya banyak memberi support terhadap peserta yang banyak dari kalangan mahasiswa tersebut.
HMI menurutnya adalah wadah mencetak kader yang bukan hanya berintegritas keilmuan tinggi namun juga harus punya keteguhan jiwa dan menjunjung tinggi nilai nilai kejujuran, karena untuk mengelola keuangan daerah yang akuntable dan transparan untuk mewujudkan Good governance harus dimulai dari keteguhan serta kejujuran dari diri sendiri.
“Orang perlu ketekunan, orang perlu keyakinan, orang perlu keteguhan dan kejujuran. Karena dengan hal tersebut akan tercapai apa yang menjadi tujuan yang “man Jadda wajadda” (barang siapa bersungguh sungguh maka akan tercapai, Arab red.),” imbuhnya.
Seminar berlangsung lancar dan Hidmat. Hingga suasana agak terasa hangat ketika sampai pada sesi tanya jawab, banyak peserta antusias dalam memanfaatkan serta menyampaikan pertanyaan pada sesi tersebut utamanya terkait dengan tema pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, seperti yang diutarakan salah satu OKP, Deni menanyakan tentang sulitnya akses di daerah untuk mendapatkan informasi tentang data data program di pemerintahan serta satker terkait agar masyarakat maupun ormas bisa melihat data program dan realisasi program pemerintahan.
Dalam sesi itu juga Djumanto, peserta seminar menanyakan tentang model pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, karena dalam beberapa hal seperti bangunan fisik yang cepat rusak serta ada beberapa item di pemerintahan desa yang seolah ada penyeragaman program dari pemerintah daerah seperti pelatihan yang hanya di ikuti para kepala desa di Jakarta dengan anggaran dana desa beberapa waktu lalu.
Hary Azhar dalam menyikapi pertanyaan pertanyaan peserta secara tegas mengatakan bahwa jika akses meminta data mendapat kesulitan di daerah dirinya menjamin akan memberikan data yang diminta,dia mempersilahkan untuk minta langsung ke BPK dengan hanya berbekal KTP, maka dirinya memastikan agar si pemohon bisa mendapatkan data yang diminta.
Selanjutnya terkait pada beberapa penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun desa dirinya selalu akan memberikan penilaian penilaian melalui lembaganya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Hary menambahkan bahwa lembaganya hanya melakukan pemeriksaan bukan memberi arahan maupun masukan masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Jika terjadi temuan kerugian negara maka dalam waktu 60 hari sejak di keluarkan ya rekomendasi BPK maka lembaga penyelenggara pemerintahan tersebut harus segera menyikapi dengan mengembalikan kerugian negara.atau penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan akan bertindak sesuai hukum,” kata Hary.
Seperti Agus salah satu peserta dari gending, dirinya menyayangkan pada momen yang sangat langka ini tidak bisa langsung bisa menyampaikan permasalahan permasalahan yang banyak di temuinya baik di desa maupun di pemerintahan daerah baik tingkat kabupaten maupun propinsi hususnya dengan program program yang dilaksanakan dan bersinggungan langsung dengan masyarakat bawah.
“Sayang sekali mas waktu tidak cukup, padahal saya jauh jauh datang ke seminar ini berharap bisa mengadu langsung ke ketua BPK terkait macam macam masalah pemerintahan dibawah, saya berharap ada solus untuk berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa dan daerah,” kata Agus.
Acara di tutup sekitar jam 17.00 WIB sore hari setelah satu kali sesi tanya jawab karena waktu yang memang tidak cukup untuk meneruskan meski banyak dari peserta lain yang merasa masih belum puas karena belum bisa menyampaikan uneg unegnya terkait pengelolaan keuangan daerah yang akuntable dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,Good governance.
