PAMEKASAN, Senin (10/08) suaraindonesia-news.com – Upaya mediasi sengketa lahan yang digunakan SMK Kesehatan Nusantara belum mencapai kesepakatan. Setelah tiga kali mediasi, perkara tersebut kini berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara di pengadilan.
Yayasan SMK Kesehatan Nusantara menyatakan siap mengikuti proses hukum dan membuktikan dalil gugatannya di persidangan. Namun, yayasan juga berharap proses sengketa tidak berdampak terhadap hak siswa untuk memperoleh pendidikan.
Mediasi terakhir berlangsung pada Senin (10/8/2026). Kuasa Hukum Penggugat, Firdolin Jaya Adiputra Tolang, mengatakan belum ada titik temu antara pihak penggugat dan tergugat.
“Yang jelas tidak ada titik temu antara penggugat dan tergugat. Baik dari tawaran mediator maupun dari kami sebagai penggugat, sehingga perkara dilanjutkan ke pokok perkara,” ujarnya.
Dengan tidak tercapainya kesepakatan dalam mediasi, perkara selanjutnya memasuki agenda pembacaan gugatan.
“Biar bukti yang berbicara. Biarkan pengadilan yang menentukan,” tegas Firdolin.
Dalam gugatan tersebut, yayasan mempersoalkan tindakan penyegelan terhadap bangunan sekolah yang selama ini digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Gugatan yang diajukan berkaitan dengan dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Pihak yayasan juga akan menjelaskan status dan riwayat aset tersebut dalam persidangan.
“Menurut pihak kami, objek tersebut merupakan aset yayasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan. Nanti di persidangan akan kami buktikan dokumen, riwayat, dan peruntukannya,” jelas Firdolin.
Ia menambahkan, Undang-Undang Yayasan mengatur mengenai aset yayasan yang tidak boleh dialihkan secara sepihak.
Yayasan menilai sengketa tersebut tidak hanya berdampak kepada pengurus, tetapi juga guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan terutama para siswa.
“Ketika akses terhadap sekolah terganggu, maka siswa ikut merasakan dampaknya. Inilah yang sejak awal menjadi perhatian serius kami,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, yayasan berharap pihak tergugat dapat membuka segel sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar kembali berjalan.
“Kami mengharapkan dari pihak tergugat berbesar hati untuk membuka segel supaya kepentingan para siswa dapat terlaksana untuk aktivitas pendidikan,” kata Firdolin.
Perwakilan Yayasan, Arif, turut menyampaikan pesan mengenai nilai sosial dari tanah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan.
“Ini juga merupakan amal jariyah bagi yang menyumbangkan tanahnya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan untuk kebaikan bersama bisa terwujud,” ujar Arif.
Ia berharap seluruh pihak tetap mempertimbangkan keberlangsungan pendidikan siswa dalam menyikapi sengketa tersebut.
Sementara itu, Kuasa Hukum Tergugat, Dio Alief, membenarkan bahwa proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan.
“Ini sudah mediasi ketiga. Memang kita sudah berusaha untuk mengedepankan keinginan masing-masing, cuma memang belum ada titik temu juga,” ujarnya.
Dio menyatakan pihaknya telah menyiapkan bukti-bukti untuk menghadapi proses persidangan.
“Data bukti semua yang dikumpulkan sudah lengkap,” katanya.
Terkait permintaan pembukaan segel sekolah, pihak tergugat menyerahkan keputusan tersebut kepada proses dan putusan pengadilan.
Meski perkara berlanjut ke persidangan, pihak yayasan menyatakan masih membuka peluang untuk penyelesaian secara damai. Namun, apabila kesepakatan tidak tercapai, yayasan siap mengikuti seluruh proses hukum hingga tuntas.
“Silakan sengketa diuji di pengadilan. Silakan bukti dibuka di persidangan. Silakan hakim menentukan siapa yang memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Tetapi selama proses itu berjalan, jangan sampai pendidikan anak-anak harus berhenti,” pungkas pihak yayasan.
Agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan gugatan.












