BANYUMAS, Rabu (29/04) suaraindonesia-news.com – Presiden Prabowo Subianto meninjau Tempat Pemrosesan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA BLE) Kaliori, Kalibagor, Banyumas, Selasa (28/4/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu yang berkelanjutan sekaligus bernilai ekonomi bagi masyarakat.
Presiden Prabowo tiba dan disambut oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi serta Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono. Dalam peninjauan tersebut, Kepala Negara melihat langsung proses pengolahan sampah dari hulu hingga hilir, termasuk pemanfaatan teknologi dalam mengurangi volume sampah serta menghasilkan berbagai produk turunan yang memiliki nilai guna.
TPA BLE Banyumas dinilai menjadi salah satu contoh transformasi pengelolaan sampah modern yang mengedepankan prinsip ekonomi sirkular.
“Jadi ini saya kira sangat efektif, ya. Menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang ke sini,” ujar Presiden Prabowo kepada awak media usai peninjauan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa TPA BLE merupakan terobosan yang baik dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, sistem yang digunakan tidak terlalu rumit secara teknologi, namun mampu memberikan hasil yang efektif dan berkelanjutan.
“Sebagian besar produk lokal dan dalam satu rangkaian sistem, dari rumah tangga sampai ke kabupaten. Jadi ini saya kira sangat efektif, ya,” ujar Presiden Prabowo.
Adapun fasilitas utama yang tersedia di TPA BLE meliputi pre shredder, tromol screen, pencacah organik, mesin pembersih sampah, serta konveyor yang mendukung proses pemilahan dan pengolahan sampah secara efisien.
Selain membantu mengurangi persoalan sampah, keberadaan TPA BLE juga membuka peluang kerja bagi masyarakat di sekitar lokasi.
TPA tersebut dibangun tidak hanya untuk mengolah sampah, tetapi juga menghasilkan berbagai produk turunan bernilai ekonomi, seperti genteng plastik, paving block plastik manual dan injection, maggot segar, kasgot atau pupuk organik, hingga bahan bakar alternatif berupa refuse-derived fuel (RDF).
Langkah ini sejalan dengan visi besar pemerintah dalam memperkuat ekonomi hijau dan mendorong kemandirian daerah melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dengan mengubah sampah dari masalah menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat.
