GCB Adukan Tiga Media Online Ke Polres Sumenep

Satnawi, Koordinator GCB

SUMENEP, Selasa (11 Juli 2017) suaraindonesia-news.com РGerakan Cinta Busyro Karim (GCB) resmi melaporkan tiga media ke Mapolres Sumenep, Madura, Jawa Timur, Selasa, (11/7).

Tiga media itu diantaranya, suaraindonesia-news.com, faktualnews.co dan memoonlines.com.

Versi GCB, Laporan pengaduan itu terkait pemberitaan A Busyro Karim¬† selaku Bupati Sumenep yang tidur di “paha” Nur Fitriana selaku isterinya di perahu saat mendatangi kondangan di Pulau Gili Raja, Kecamatan Giligenting.

Koordinator GCB Satnawi mengatakan yang tergabung dalam GCB terdiri dari Santri, Murid dan juga loyalis A Busyro Karim (Sajan Mantap).

Versi pengadu dalam berita yang diterbitkan ketiga media online itu terdapat indikasi pencemaran nama baik, merugikan A Busyro Karim selaku Kyai maupun Bupati serta tiga media itu tidak konfirmasi kepada Buya sapaan akrabnya A Busyro Karim.

“Beberapa hal itu kami bawa ke pihak yang berwajib untuk diadukan,” ujarnya usai melaporkan di Mapolres Sumenep.

Menurutnya, adanya pemberitaan itu mereka merasa disakiti. “Harapan kami pihak yang berwajib obyektif dan cepat menangani kasus ini. Ini baru tahap awal,” sambung dia.

Menurutnya, terus akan mengawal perkara ini hingga tuntas. Bahkan mereka akan membawa persoalan ini kepada Dewan Pers.

Dikomfirmasi terpisah, Kasubag Humas Polres Sumenep, AKP Suwardi membenarkan adanya pengaduan yang dilakukan oleh sejumlah warga Sumenep.

“Laporan itu merupakan pengaduan dari masyarakat, bukan korban yang dirugikan yang mengadu. kalau korban yang dirugikan berarti kan pak Bupati Busyro,” jelasnya dihubungi melalui sambungan telepon pribadinya.

Dijelaskan Suwardi, pengaduan sudah diterima, sekarang tugas polisi melakukan penyelidikan.

“Kita akan lakukan penyelidikan dulu, kita masih akan kumpulkan bukti-bukti, baru nanti kita naikkan ke punyidikan kalau ditemukan bukti-bukti kuat, prosesnya masih panjang mas,” ujarnya.

Terpisah, Direktur Utama (Dirut) FaktualNews.co Adi Susanto menanggapi santai adanya laporan media asuhannya itu.

Pada prinsipnya dirinya menghormati hak setiap warga negara untuk diperlakukan sama di mata hukum. Dan setiap warga negara berhak mendapat supremasi hukum.

“Sah-sah saja jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan namun yg harus diperhatikan disini UU no 40 thn 1999 tentang pers adalah lex specialis,” ujarnya.

Jadi, lanjut pria yang biasa disapa Adi ini, yang harus diketahui masyarakat luas adalah adanya mekanisme yg mengatur tentang itu, Berbeda halnya dengan UU ITE (No. 11/2008), terdapat beberapa tindak pidana padanan dari tindak pidana tertentu dalam KUHP.

Misalnya pencemaran (KUHP), ada padanannya di dalam UU ITE, yaitu jika dilakukan dengan mendistribusikan atau mentransmisikan tulisan yang isinya pencemaran melalui sarana teknologi ITE, maka bukan pencemaran dalam KUHP yang diterapkan, melainkan pencemaran di dalam UU ITE.

“Sementara UU Pers sama sekali tidak ditemukan keadaan seperti UU ITE. Namun kembali kita akan ikuti sejauh mana pelaporan itu. Biar nanti dewan pers yg menentukan suatu pemberitaan itu diluar koridor jurnalistik atau bukan,” tandasnya. (Zaini)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here