Tahun Politik, Realisasi DD/ADD di Sumenep Dipantau

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, A. Masuni

SUMENEP, Rabu (25/07/2018) suaraindonesia-news.com – Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, tahun depan bakal melaksanakan Pimilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dengan diikuti 226 desa. Bersamaan itu, juga akan dilaksanakan Pemilu 2019.

Melihat hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, A. Masuni, mengatakan bakal memaksimalkan pengawasan terhadap realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Supaya dana tersebut tidak disalah gunakan oleh oknum dalam tahun politik, terutama kepentingan Kepala Desa (Kades) yang mencalonkan diri kembali di kontestasi Pilkades serentak mendatang.

Dirinya pun mengaku, tak akan segan memberikan sanksi tegas bagi desa yang merealisasikan DD/ADD untuk kepentingan politik.

“Kalau memang ditemukan, nanti kami langsung laporkan ke Bupati. Sanksi pasti ada,” ungkapnya, saat dikonfirmasi baru-baru ini.

Baca Juga: Warga Bluto Sumenep Temukan Tas Diduga Berisi Bom Pipa 

Masuni menuturkan, dengan alasan apapun realisasi DD/ADD tidak boleh ada unsur politik didalamnya. Hanya saja dirinya tidak menegaskan secara detail sanksi apa yang bakal diberikan pada desa.

“Realisasi DD/ADD harus sesuai dengan nomenklatur yang ada di APBDes. Saat ini semuanya telah masuk di sistem keuangan desa (Siskuedes). Sehingga mudah untuk dipantau,” bebernya.

Sementara anggaran yang disiapkan pada perhelatan pesta demokrasi tingkat desa itu sebesar Rp 18 miliar. Sedangkan untuk pelaksanaannya diperkirakan usai Pemilu mendatang.

“Nanti, desa yang melaksanakan Pilkades jadi atensi khusus nanti,” tukasnya.

Reporter : Syaiful
Editor : Amin
Publisher : Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here