SUMENEP, Rabu (9/10) suaraindonesia-news.com – H. Dulsiam, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep periode 2024-2029. Pelantikan berlangsung dalam Rapat Paripurna yang digelar di gedung baru DPRD Sumenep pada Rabu 9 Oktober 2024.
Pria asal Kepulauan Sapeken ini dilantik bersama Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin dari PDI Perjuangan, serta dua wakil ketua lainnya, yakni Indra Wahyudi dari Partai Demokrat dan Syukri dari PPP. Acara ini juga dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Sumenep Dewi Khalifah, jajaran Forkopimda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pernyataannya, Dulsiam mengungkapkan komitmennya untuk memberikan perhatian khusus terhadap akselerasi pembangunan di wilayah Kepulauan Sumenep, terutama di daerah pemilihan (Dapil) 8 yang mencakup wilayah kepulauan.
“Pelantikan ini sangat dinantikan oleh masyarakat, khususnya warga kepulauan. Untuk itu, saya siap mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar mereka, seperti realisasi bandara udara di Arjasa Kangean, pembangunan dermaga/pelabuhan perintis di Pagerungan Besar, dan pelabuhan di Kayuaru, Kec. Kangayan, dan kebutuhan lain seperti pendidikan,” kata Dulsiam.
Ia menegaskan bahwa dalam lima tahun ke depan, salah satu target utamanya adalah mengatasi kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan secara maksimal dan merata.
Dulsiam juga menyoroti pentingnya pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebagai langkah awal setelah pelantikan ini. AKD diharapkan segera terbentuk guna memperlancar pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025.
“Pembentukan AKD ini penting untuk mempermudah pembahasan RAPBD 2025,” jelasnya.
Dulsiam mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap seluruh pihak dapat bergandengan tangan membangun Sumenep yang lebih sejahtera dan berdaya saing,” tambahnya.
Dengan pelantikan ini, diharapkan DPRD Sumenep dapat menjalankan tugasnya dengan optimal dan menghadirkan kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.