KOTA BOGOR, Jumat (29/09/2023) suaraindonesia-news.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bogor merupakan dinas yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
Kepala DPPKB Kota Bogor, Anas S Rasmana menyampaikan, salah satu tugas pokok dari DPPKB adalah mensosialisasikan pengaturan kehamilan bagi Pasangan Usia Subur (PUS) untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas melalui upaya promotif, preventif, pelayanan dan pemulihan termasuk didalamnya perlindungan efek samping, komplikasi dan kegagalan alat kontrasepsi dengan memperhatikan hak-hak reproduksi, serta pelayanan infertilitas.
Anas menyampaikan, DPPKB Kota Bogor sendiri melayani masyarakat dengan gratis untuk pemasangan berbagai kontrasepsi seperti suntik, pil, serta pelayanan metode operasi pria.
Adapun sasaran KB ini kata Anas adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menunda kehamilan atau yang tidak ingin anak lagi sehingga bisa mengatur angka kelahiran anak secara teratur.
Baca Juga: Kantor ATR/BPN Kota Bogor Siap Dukung Sertifikasi Aset Pemkot
Menurut Anas, dari target pemasangan alat kontrasepsi pada tahun 2023, di bulan september ini sudah mencapai 78 persen, Anas sendiri menyakini hingga Desember 2023, target akan tercapai 100 persen.
Selain itu kata Anas, DPPKB Kota Bogor juga fokus pada program percepatan penurunan angka stunting.
Stunting sendiri kata Anas adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya.
Untuk menurunkan stunting di Kota Bogor, DPPKB Kota Bogor mempunyai program PNS Pentinglur atau ASN Pentinglur, yang artinya para PNS atau ASN menurunkan stunting dengan menyumbang telur.
“Saya membuat satu konsep, tentu dengan edaran pak wali kota, agar seluruh PNS di Kota Bogor yang berjumlah 7000 orang agar menumbangkan telur sebanyak 1.5 kg per PNS,” ungkapnya.
Dari sumbangan telur dari PNS tersebut, maka satu stunting akan makan teur dua perhari selama 6 bulan.
Menurutnya, untuk menyalurkannya sendiri para OPD langsung menyalurkan ke kecamatan.
“Nanti dari Kecamatan, melalui Kelurahan membagikan kepada para stunting yang sudah ada datanya di DPPKB,” tuturnya.
Anas berharap agar yang mau nikah, disarankan 6 bulan sebelum menikah agar banyak asupan protein supaya tubuhnya siap untuk memproduksi susu dan melindungi anak.
“Untuk ibu hamil, ibu menyusui dan ibu nifas agar banyak mengkonsumsi protein agar kandungan susunya mengandung gizi yang cukup, kalo bisa asi eksklusif selama 2 tahun jangan digantikan dengan susu formula,” ujarnya.
Anas menegaskan, selain gizi yang cukup, pola asuh juga sangat penting.
“Kalo anak salah jangan langsung disalahkan, saat anak bagus diapresiasi, ketika anak salah, kurang berhasil langsung di support, jangan dimarahi,” pungkasnya.
Reporter: Iran G Hasibuan
Editor: Wakid Maulana
Publisher: Nurul Anam
