PPDB Online Tuai Polemik, Puluhan Ketua RT Geruduk Disdikbud Balikpapan Hingga Kembalikan Stempel Ke Kantor Kelurahan

oleh -1.411 views
Sebanyak 36 Ketua RT saat di Disdikbud Kota Balikpapan.

BALIKAPAPAN, Selasa (14/7/2020) suaraindonesia-nesw.com – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online kembali menuai polemik, kali ini puluhan Ketua RT dari Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur menggeruduk Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Selasa (14/7/2020).

Kedatangan Ketua RT yang berjumlah 36 orang bersama Ketua LPM Kelurahan Sepinggan Baru tersebut meminta kejelasan terkait mekanisme PPDB online yang sering menimbulkan polemik di masyarakat.

“Kedatangan kami kesini untuk meminta kejelasan dalam hal ini dari Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, terkait mekanisme PPDB online yang terus menuai polemik dari tahun ke tahun,” ujar pupu Mahmudin sebagai juru bicara usai melakukan pertemuan dengan Kepala Disdikbud Balikpapan

Pupu Mahmudin yang juga Ketua RT 10 mengatakan, sebagai bagian dari sistem penyelenggara pemerintah yang bersentuhan langsung dengan warga pihaknya mengaku prihatin terhadap persoalan tersebut.

“Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah yang dipilih langsung oleh warga, kami sangat prihatin melihat anak-anak dari warga di lingkungan kami, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi dan nilai rendah. Sehingga anak-anak mereka tidak lolos dalam pendaftaran di sekolah. Setiap tahun selalu dihadapkan dengan permasalahan klasik tentang sekolah saat PPDB karena sistem yang berlaku,” terangnya.

“Kita adalah bagian dari sebuah sistem pendidikan nasional, ketika pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. RT adalah bagian yang terdekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga tidak ada salahnya ketika bagian dari sistem menyuarakan terkait dengan sistem yang ada di Kota Balikpapan,” ujarnya lagi.

Di ungkapkannya, sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam segala hal, khususnya soal pendidikan dan sistem PPDB yang berlaku hingga saat ini. Pihaknya meminta sebuah kebijakan yang tidak menabrak sistem yang berlaku tetapi tidak pula mengikuti sistem secara kaku.

“Hal ini kami sampaikan karena kami sangat prihatin sekali kepada mereka yang memiliki keterbatasan secara ekonomi, nilai rendah dan bukan Ring 1. Mereka hanya bisa berharap kepada RT, oleh karena itu meski bukan menjadi tupoksi RT, hal ini adalah menjadi beban moral dan beban sosial yang cukup besar, karena RT dipilih berdasarkan musyawarah RT oleh warganya,” ungkapnya.

Pihaknya berharap, melalui penyampaian aspirasi tersebut Disdikbud Kota Balikpapan yang saat ini baru menampung 60 persen dari ketersediaan rencana APBD bisa ditingkatkan hingga 75 persen. Sehingga anak-anak di Kota Balikpapan dapat mengenyam pendidikan secara merata.

“Kami dari seluruh Ketua RT beserta LPM tidak hanya menyampaikan aspirasi ini kepada Disdikbud Kota Balikpapan. Tapi juga akan menyerahkan stempel ke Kelurahan sebagai bentuk pernyataan sikap kami, sampai persoalan ini mendapatkan tanggapan yang baik untuk kedepannya,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Balikpapan Muhaimin mengatakan, kedatangan para Ketua RT adalah meminta pemerintah agar mekanisme PPDB tidak diskriminatif dan berpihak kepada warga masyarakat yang ada di sekitar sekolah.

Pasalnya, dalam kondisi sekarang ini banyak warga yang terdampak langsung dengan kondisi perekonomian, ada tiba-tiba rentan miskin, ada yang jatuh miskin, dan ada yang memang miskin.

“Kedatangan para Ketua RT ini juga meminta perlunya evaluasi keberadaan Kartu Afirmasi atau kartu gakin, ada Penerima Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP),” ujarnya.

Menurut Muhaimin, kartu-kartu sakti tersebut dinilai masih banyak yang kurang tepat sasaran. Seharusnya, kartu sakti itu betul-betul jatuh ketangan orang yang berhak. Yang memang miskin dan butuh bantuan supaya bisa digunakan pada saat penerimaan peserta didik baru dan tidak perlu diseleksi.

“Sekarang ini yang terjadi memang ada yang salah sasaran, yang ekonominya bagus, yang ekonominya kuat ternyata mereka mendapatkan kartu-kartu sakti itu. Dan ternyata kartu itu dipergunakan pada saat penerimaan peserta didik baru,” ungkap Muhaimin.

Untuk permasalahan terkait PPDB, kata Muhaimin, tentunya tidak bisa melanggar regulasi yang ada di atasnya. Menurutnya, hal tersebut bukan hanya masalah di kota namun juga persoalan secara nasional. Yang terkait dengan kebijakan pemerintah kota pihaknya akan menyampaikan kepada Walikota Balikpapan. Namun yang terkait dengan kebijakan nasional juga akan disampaikan kepada Kemendikbud.

“Jadi, aspirasi dari para Ketua RT ini kami terima dengan sangat baik, kita bisa memahami apa yang dirasakan, dan yang membuat kegelisahan para Ketua RT,” ujarnya.

Usai menyampaikan aspirasi di Kantor Disdikbud, para Ketua RT melanjutkan aspirasinya ke Kantor Kelurahan Sepinggan Baru di Jalan Yoes Soedarso, Balikpapan Selatan.

Di Kantor Kelurahan Sepinggan Baru, mereka menyerahkan semua stempel seluruh RT sebagai bentuk sikap untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait kebijakan PPDB online.

Stempel-stempel tersebut diserahkan oleh para Ketua RT sampai waktu yang tidak ditentukan, hingga pemerintah merespon aspirasi mereka.

Reporter : Fauzi
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *