Polresta Deli Serdang Akan Panggil Serta Periksa Kades Manumpak B dan PT Adiguna Makmur

oleh -52 views
Lokasi penambangan batu dan penebamgan kayu secara ilegal di Desa Manumpak B Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, Senin ( 06/07/2020). (Foto: M. Habil Syah/SI).

DELI SERDANG, Senin (06//07/2020) suaraindonesia-news.com – Aktifitas kegiatan penambangan batu koral atau galian C dan dugaan penebangan kayu liar atau ilegal loging, di Dusun I Desa Gunung Manumpak B, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang yang sampai sekarang ini berlanjut membuat insan media dalam hal pemberitaan upaya penegakan hukum guna menyikapi dan melindungi aset negara berupa hasil kekayaan alam yang patut dijaga karena dinilai kegiatan ilegal loging dan penambangan batu koral secara liar akan berdampak merusak ekosistem lingkungan hidup menjadi rusak, hal ini membuat aparat penegak hukum bergerak melakukan penyelidikan.

Lokasi penambangan tanpa izin yang dikelola PT Adiguna Makmur (AM) sudah didatangi Sat Reskrim Polresta Deli Serdang. Penegasan itu disampaikan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol M Firdaus SIk, kepada sejumlah wartawan, Sabtu (4/7) siang kemarin.

Menurutnya, sejumlah personel Sat Reskrim sudah turun ke lokasi penambangan dan dugaan penebangan kayu tanpa izin itu. Bahkan, pihaknya akan mengundang Kepala Desa Manumpak B sebagai orang nomor 1 di desa tersebut, dan PT AM sebagai eksekutor kegiatan ilegal serta instansi terkait dalam hal ini perizinan penambangan batu dan penebangan kayu secara liar.

“Karena masih penyelidikan, maka sifatnya kita undang mereka untuk dimintai keterangan,” ujarnya.

Sementara itu, Staf Bagian Umum, Bagian Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, Rinto Lumban Tobing ketika ditemui sejumlah wartawan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, Jalan KH Wahid Hasyim, Medan, Jumat (3/7/2020) lalu menegaskan jika PT Adiguna Makmur tidak memiliki izin pertambangan.

Hal itu diketahui karena dalam rekap izin di Dinas Penanaman Modal dan PPTSP tidak ada tercatat PT Adiguna Makmur.

Diakui, Rinto memang dalam hal pengurusan izin pertambangan diurus dan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara. Namun, segala persyaratan pengurusan izin harus melalui tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

“UKL-UPL atau izin lingkungan hidup mengurusnya di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten setempat. Sedangkan pengawasan dilakukan oleh Satpol PP Deli Serdang,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Unit IV Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut, Kompol M Oktavianus Sitinjak SE membenarkan bahwa pihaknya juga sudah mengkonfirmasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara jika PT AM tidak memiliki izin penambangan.

Bahkan pihaknya sudah menurunkan personel kelokasi penambangan PT Adiguna Makmur.

“Kita mengumpulkan data berupa wawancara dengan sejumlah pekerja yang dijumpai di lokasi. Bahkan mengambil dekomentasi foto bagian hutan lindung yang telah dirusak. Kita akan segera memangil Kepala Desa Gunung Manumpak B, manajemen PT Adiguna Makmur dan juga akan kita panggil istansi terkait sebagai saksi ahli,” tegasnya.

Reporter : M. Habil Syah
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *