SUMENEP, Sabtu (03/10) suaraindonesia-news.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kembali mengaktifkan PosCurhat sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan, kebutuhan, maupun usulan pembangunan. Program yang sebelumnya pernah berjalan di sejumlah desa tersebut kini ditargetkan dapat hadir di seluruh desa di Kabupaten Sumenep.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan keterlibatan masyarakat diperlukan agar kebijakan pembangunan tidak hanya disusun berdasarkan perencanaan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan persoalan yang dihadapi warga.
Menurutnya, PosCurhat juga dapat menjadi ruang bagi perempuan untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan kepada pemerintah.
“Media ini juga menjadi wadah bagi perempuan untuk menyampaikan persoalan dan permasalahan yang terjadi kepada pemerintah. Setiap gagasan dan persoalan yang terjadi pasti akan ditindaklanjuti oleh Pemkab,” kata Arif beberapa waktu lalu.
Pengaktifan kembali PosCurhat juga diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Sumenep. Kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender.
Arif menyebut perempuan menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian dalam program tersebut. Pemerintah, kata dia, ingin menyediakan ruang komunikasi yang memungkinkan perempuan menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.
“Media ini nanti akan tersedia di seluruh desa. Kami ingin menciptakan ruang yang nyaman dan adil untuk menjamin kesetaraan hak seluruh masyarakat, terutama perempuan,” ujarnya.
Arif menjelaskan, PosCurhat bukan merupakan program baru di Sumenep. Fasilitas tersebut sebelumnya telah diterapkan di sejumlah desa, tetapi dalam perkembangannya tidak lagi berjalan secara optimal.
“PosCurhat pernah berjalan di sejumlah desa, tetapi tidak aktif dalam perkembangannya. Oleh karena itu, kami rasa perlu menghidupkan kembali fasilitas ini agar fungsinya dapat dirasakan masyarakat,” kata Arif.
Menurut Arif, pengaktifan kembali PosCurhat perlu diikuti dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas. Sebab, ruang partisipasi publik tidak hanya sebatas menyediakan tempat bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun aspirasi.
Aspirasi yang disampaikan masyarakat, lanjutnya, perlu memiliki jalur tindak lanjut sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Ia berharap keberadaan PosCurhat dapat mendorong masyarakat lebih aktif terlibat dalam pembangunan. Dengan demikian, warga tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga dapat menyampaikan gagasan serta persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.
“Kami berharap PosCurhat menjadi media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan Sumenep yang lebih inklusif,” ujar Arif.
Keberhasilan PosCurhat nantinya tidak hanya diukur dari banyaknya aspirasi yang disampaikan masyarakat. Program tersebut diharapkan dapat memastikan suara warga masuk dalam proses perencanaan pembangunan dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan di tingkat desa.
