Menteri Agama RI: Apapun Ormas Yang Ingin Mengubah Dasar-dasar Negara Harus Ditentang

oleh -50 views
Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin

Reporter : Guntur Rahmatullah

JAKARTA, Kamis (4/5/2017) suaraindonesia-news.com – Mengemuka selama beberapa hari terakhir dimana publik menuntut pembubaran ormas radikalis yang menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan dasar-dasar pancasila menuai respon positif dari Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin.

Ia menyerukan penentangan terhadap ormas-ormas yang menyebarkan faham-faham radikalisme dan ingin mengubah dasar-dasar negara dalam hal ini Pancasila.

“Apapun ormas yang ingin mengubah dasar-dasar negara harus ditentang”, ucap Lukman.

Hal ini terjadi karena ormas-ormas tersebut menyebarkan Ideologi Khilafah dimana tidak cocok dengan keadaan sosial masyarakat Indonesia yang beragam. Dari sekian banyak ormas yang diduga berpaham radikalis, Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi sorotan utama dinilai paling ekstrim. Hal itu tergambar dari banyaknya kelompok mahasiswa yang berdemo menuntut pembubaran HTI.

Sekjen Kemenag, Nur Syam menjelaskan bahwa Khilafah tidak masalah dalam kacamata agama, tapi akan salah dalam hal kebangsaan.

“Khilafah dalam paham agama tidak masalah, tapi akan salah dalam paham kebangsaan”, ucap Nur Syam saat menghadiri acara live conference Metro Pagi Primetime (4/5/2017).

Senada dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, Tokoh Muda NU, Zuhairi Misrawi juga mengecam ormas-ormas yang menyebarkan faham bertentangan dengan Pancasila. Gus Mis, sapaan akrabnya ini menjelaskan bahwa Ormas seperti itu sangat agresif dalam tujuan ingin mengganti Pancasila, di samping ormas ini juga memecah belah Umat Islam.

“Khilafah sama dengan Anti Pancasila”, ucap Gus Mis.

Gus Mis berharap ada langkah-langkah cepat dari pemerintah dalam mengatasi ini semua, dengan berbagai pendekatan.

Menjawab hal itu semua, Dirjen Politik Intelijen Kemendagri, Sudarmo menerangkan bahwa pihaknya sedang merumuskan formula dalam mengatasi ini semua.

“Secepatnya kami sedang menggodok aturan dalam mengatasi ini, bisa berupa peraturan atau bahkan pembubaran / pencabutan izin ormas-ormas yang bertentangan dengan dasar-dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia”, terang Sudarmo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *