Kanwil Kemenkumham Kalbar Dorong Pengharmonisasian Raperda Kabupaten Sekadau

oleh -67 views
Foto bersama Kanwil Kemenkumham di wakili kepala bidang Hukum, Edy Gunawan dan Tim di kabupaten Sekadau.

SEKADAU, Rabu (13/10/2021) suaraindonesia-news.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Bidang Hukum melaksanakan Koordinasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Sekadau, Selasa (12/10).

Tim dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum, Edy Gunawan didampingi Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Dini Nursilawati berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Sekadau, disambut oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Sekadau, Sapto Utomo, Kabag Hukum dan Persidangan, Zulkifli serta Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sekadau Bambang Setiawan dan Josef Sumardi.

Edy Gunawan menyampaikan bahwa koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka mendorong kerja sama antara Kantor Wilayah dengan DPRD Kabupaten Sekadau dalam Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Mendorong Bapemperda untuk mengharmonisasikan Rancangan Peraruran Daerah Inisiatif DPRD ke Kanwil Kemenkumham Kalbar sebelum dilakukan pembahasan dengan Eksekutif.

Anggota Bapemperda menyambut baik kehadiran Tim dan berharap ke depannya dapat meningkatkan kerja sama dalam pembentukan produk hukum daerah, dengan harapan Produk Hukum yang dihasilkan dapat dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selanjutnya Tim berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, disambut oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sekadau, Radius dan Plt. Kasubbag Perundang-undangan Etna.

Kabag Hukum, Radius menyampaikan bahwa untuk Propemperda Tahun 2021 ini direncanakan dibentuk 12 Raperda, dimana 8 Raperda sudah diharmonisasikan ke Kanwil pada Tahun 2020 dan sudah disetujui bersama antara Eksekutif dan Legislatif.

“Sedangkan sisanya 4 Raperda sedang dilakukan evaluasi apakah akan dibahas tahun ini atau ditunda. Kemungkinan yang akan dilanjutkan adalah Raperda tentang RPJMD Tahun 2021-2025, sedangkan 3 lainnya, yaitu Raperda Wajib Belajar 9 Tahun, Pendidikan PAUD dan pemajuan Kebudayaan akan dibahas di Tahun 2022,” terangnya.

Selain itu Radius juga menyampaikan masih banyaknya Perangkat Daerah yang kurang memahami proses pengajuan rancangan Peraturan daerah, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar lagi.

Reporter : Agus M
Editor : Moh Hasanuddin
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *