Jamin Kesehatan Masyarakatnya, Ini yang dilakukan Dinkes Kabupaten Nias Dengan BPJS Kesehatan

oleh -37 views
Foto bersama setelah penandatanganan perjanjian kerjasama.

NIAS, Minggu (5/7/2020) suaraindonesia-news.com – BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias sepakat melakukan penandatangananan Addendum perjanjian kerjasama tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan (PD) oleh Pemerintah Kabupaten Nias pada Selasa (03/06).

Kepala Dinas Kesehatan Nias, Marthin Harefa menyampaikan bahwa penandatanganan perubahan perjanjian kerjasama ini sebagai tindaklanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Dalam Ketentuan Perpres tersebut, ia menjelaskan bahwa penduduk yang semula didaftarkan oleh pemerintah daerah dan memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepesertaannya ditambahkan sebagai bagian dari PBI Jaminan Kesehatan.

“Memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu adalah keniscayaan dalam negara kesejahteraan. Jaminan kesehatan akan memberikan rasa aman kepada masyarakat karena manfaat perlindungan yang diberikan, terlebih bagi masyarakat tidak mampu. Untuk itulah kami mendaftarkan masyarakat kami menjadi peserta PD Pemda Kabupaten Nias,” tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Pemerintah telah memberikan kontribusi yang sangat besar lewat subsidi yang diberikan, baik kepada peserta segmen PBPU/BP kelas 3 maupun PD Pemda. Sistem pembagian besaran iuran bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran APBD yang ditanggung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sudah sangat menolong kecukupan dana peserta PBI APBD yang telah dianggarkan oleh masing-masing daerah. Dengan terbitnya peraturan ini, menurut Marthin, iuran sebesar Rp 42.000 yang semula ditanggung secara penuh oleh pemerintah daerah, kini turut dibantu oleh Pemerintah, dengan ketentuan Rp 25.500 dibayarkan oleh pemerintah daerah dan Rp 16.500 dibayarkan oleh Pemerintah.

“Hal ini tentunya sebagai wujud nyata dari hadirnya negara bagi masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu. Kebijakan subsidi ini juga diberlakukan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3,” terang Marthin.

Kepala BPJS Kersehatan Cabang Gunungsitoli, Harry Nurdiansyah memberikan apresiasi atas kepedulian pemerintah Kabupaten Nias yang telah bersedia memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang berada di wilayah Kabupaten Nias.

“Addendum perjanjian ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Nias dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya. Penyesuaian iuran jaminan kesehatan di bulan Juli 2020 memberikan keringanan bagi anggaran masing-masing daerah. Tentunya momen ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah di masing-masing wilayah,” terang Harry.

Harry menambahkan upaya ini dapat membantu masyarakat tidak mampu mendapatkan jaminan kesehatan yang berkualiatas tanpa diskriminasi. Ia menambahkan agar pemerintah daerah secara berkesinambungan menganggarkan dan mendaftarakan masyarakatnya menjadi peserta PD Pemda karena ini nyata memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

“Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa jaminan kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi dan dibutuhkan. Untuk itu kami berharap agar pemerintah Kabupaten Nias, secara berkesinambungan mendaftarkan masyarakatnya menjadi peserta JKN-KIS segmen PD Pemda Nias,” tambah Harry.

Reporter : Topan
Editor : Amin
Publisher : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *