Iuran BPJS Bakal Naik Dua Kali Lipat, Masyarakat Mengeluh

oleh -217 views

LUMAJANG, Rabu (28/8/2019) suaraindonesia-news.com – Besar iuran Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bakal naik 100 persen.

Warga Kabupaten Lumajang, Yanto yang merupakan peserta JKN-KIS sejak 6 bulan lalu, merasa keberatan dengan adanya rencana kenaikan tersebut.

“Saya sangat keberatan dengan rencana kenaikan iuran tersebut, sebab saya menanggung 3 orang, itu yang membuat berat,” katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merilis peraturan presiden (perpres) tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Kenaikan tersebut mengacu pada usulan  yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Komisi XI DPR.

Saat itu, Sri Mulyani mengusulkan iuran kelas Mandiri I naik 100 persen dari Rp. 80 ribu menjadi Rp. 160 ribu per peserta per bulan mulai 1 Januari 2020 mendatang.

Lalu, iuran kelas Mandiri II naik dari Rp. 59 ribu menjadi Rp. 110 ribu per peserta per bulan.

Kemudian, iuran kelas Mandiri III naik Rp. 16.500, dari Rp. 25.500 menjadi Rp. 42 ribu per peserta per bulan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, usai rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR/MPR pada Rabu (28/8/2019), menerangkan langkah kenaikan iuran BPJS Kesehatan benar-benar harus dilakukan.

“Itu sudah kami naikkan, segera akan keluar perpres-nya. Hitungan seperti yang disampaikan Ibu Menteri Sri Mulyani pada saat di DPR kemarin,” ujar Mardiasmo di Gedung DPR/MPR Jakarta, seperti dikutip dari cnnindonesia.com

Menurut Mardiasmo, bila iuran BPJS Kesehatan naik, maka persoalan defisit anggaran perusahaan akan terselesaikan. Untuk itu, penerbitan perpres perlu segera dilakukan agar pemberlakuan kenaikan iuran bisa dilaksanakan mulai tahun depan.

“Insyaallah tidak ada lagi (defisit) dengan optimalisasi semuanya. Jadi, sudah dihitung, kalau sudah semuanya, tidak akan defisit lagi,” terang dia.

Lebih lanjut ia mengatakan peluang defisit tertutup sejatinya juga berasal dari perbaikan tata kelola administrasi dan manajemen BPJS Kesehatan. Lalu, ada pula peran dari optimalisasi kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN.

“Jadi semuanya ‘keroyokan’, termasuk peran pemerintah daerah. Nah, saldo defisitnya baru ditutup dengan kenaikan iuran,” tuturnya.

Sebelumnya, menurut perhitungan Sri Mulyani, bila kenaikan iuran bisa sesuai usulan, maka defisit keuangan BPJS Kesehatan bisa berbalik menjadi surplus Rp17,2 triliun.

Reporter : Fuad
Editor : Amin
Publiser : Amin

Tinggalkan Balasan