Honorium Bakti Murni PAUD Aceh Utara Tak Terbayar, Dinas Beralasan Keterbatasan Anggaran

oleh -24 views
Foto: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara, H. Jamaluddin saat ditemui wartawan.

ACEH UTARA, Selasa (14/02/2023) suaraindonesia-news.com – Dilema anggaran Kabupaten Aceh Utara semakin memperihatinkan, nyaris setiap leading sektor mengeluhan keterbatasan anggaran. Wajar saja, kabupaten terkait memiliki tingkat masalah yang tinggi.

Informasi yang dihimpun wartawan suaraindonesia-news.com menyebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara memiliki keterbatasan anggaran pembayaran honorium guru tenaga bakti murni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) pada tahun 2022 lalu.

Para guru TK-PAUD terkait mengeluhkan dinas terkait belum membayar honorium tersebut selama tiga bulan terakhir terhitung bulan Oktober sampai dengan Desember 2022 dengan besaran pembayaran sebesar Rp300.000 per guru bakti murni perbulannya.

Honor tersebut tidak diterima oleh guru dan juga kepada TK PAUD di Aceh Utara yang dibiayai oleh daerah hingga kini.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh Utara, H. Jamaluddin kepada wartawan membenarkan hal tersebut. Dimana ia menyebutkan, dinas membayarnya sesuai dengan kemampuan daerah.

“Benar, hal ini kita lakukan sesuai dengan kemampuan daerah. Honorium bakti murni untuk guru PAUD tidak terbayar tiga bulan terakhir,” katanya, saat dikonfirmasi.

Hal yang serupa juga akan dialami pada tahun berjalan ini, dimana Jamaluddin menuturkan, dinas baru memiliki anggaran hanya sebanyak tujuh bulan saja yang akan dibayarkan kepada sejumlah guru bakti murni TK-PAUD.

“Tahun ini kita baru memiliki tujuh bulan saja, namun kita juga masih melihat kondisi keuangan daerah saat perubahan nanti. Itu pun paling-paing mampu kita tambahkan sekitar dua bulan saja,” terang Jamaluddin.

“Kita mengapresiasikan juga pak Pj Bupati yang selama ini telah memperioritaskan pendidikan didalam keterbatasan anggaran. Beliau tetap mempertahan kemampuan anggaran untuk pendidikan Aceh Utara,” imbuhnya lebih lanjut.

Lebih lanjut, kepala Dinas Pendidikan Aceh Utara terkait berharap, disebabkan PAUD juga dibayar pembinaan desa, sehingga desa-desa di Aceh Utara perlu melakukan coordinator untuk menangani hal ini, agar penyaluran honor kepada guru bakti murni yang selama ini diemban daerah juga bisa diperbantukan melalui dana desa.

“Saya rasa hal ini perlu koordinasi, mengingat pendapatan asli daerah (PAD-red) di Aceh Utara hanya tiga puluh persen saja. Dengan anggaran yang minimal tersebut, tentu kita perlu mengkaji kebutuhan serapan anggaran tidak memadai,” pungkasnya.

Reporter : Efendi Noerdin
Editor: Wakid Maulana
Publisher: Nurul Anam

Tinggalkan Balasan