BLORA, Selasa (18Juli 2017) suaraindonesia-news.com – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupten Blora Provinsi Jawa Tengah akhirnya membatalkan surat edaran berisi iuran para jemaah calon haji (calhaj) yang memberatkan, yakni biaya tambahan untuk prosesi peberangkatan dan kedatangan jamaah yang mencapai Rp 336,857 juta.
“Lupakan surat itu, sudah kami batalkan, sudah ada hitungan lebih efisien yang diputuskan KBIH bersama Calhaj,” jelas Kepala Kantor Kemenga setempat Nuril Anwar, Senin (17/7).
Diperoleh keterangan dari sejumlah calhaj musim haji 2017, mereka sempat protes dengan pembebanan dana tambahan untuk upacara pemberangkatan/pemulangan Rp 69,350 juta, transportasi Rp 116,536 juta, dan sekretariat Rp 159.966 juta.
Dana Rp 336,857 itu, terbanyak untuk uang saku panitia pelaksana (panpel) Rp 25 juta, dan keamanan Rp 20 juta. Kebersihan Rp 4 juta, BBM/transpor voorijder Rp 12 juta, BBM/transpor supervisor Rp 12 juta, gudang Donohudan Rp 6,620 juta, dan uang makan/saku petugas di Donohudan Rp 7,5 juta.
Biaya besar lainnya, transpor penyelesaian administrasi di Kanwil Kemenag Rp 30 juta, transpor untuk penyelesaian administrasi jamaah di Donohudan Rp 30 juta, beli rajut koper Rp 16,750 juta, silahturahmi Rp 43,030 juta.
Selain itu untuk uang saku/makan petugas yang tinggal di Donohudan butuh dana Rp 7,5 juta, ATK/foto kopi Rp 5 juta, dan biaya lain-lain terkecil Rp 300.000 hingga Rp 6 juta.
Awalnya masing-masing jamaah dibebani lagi biaya Rp 508.235 perorang, setelah banyak yang protes akhirnya dirapatkan lagi, dihitung ulang akhirnrya berkurang jadi Rp 450.000 perjamaah.
Kakan Kemenag Nuril Anwar membenarkan, besaran iuran untuk pemberangkatan Blora-Donohudan dan kepulangngnta awalnya sebesar Rp 336,857 juta. Setelah dibahas bersama a panpel, kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), dan perwakilan calhaj, ada penurunan iuran.
“Musim haji 2016 iurannya Rp 465.000 perorang, setelah dihitung ulang tahun ini hanya Rp 450.000 perjamaah,” jelas Nuril Anwar didampingi Kepala Seksi Haji & Umrah Muhaimin..
Terkait biaya tambahan itu, lanjutnya, adalah untuk keperluan Blora ke Donohudan dan kepulangannya.
“Pemkab sementara ini baru membatu bus, dan makan saja,” tambahnya.
Nuril menjelaskan, dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2013 seharusnya biaya keberangkatan- kedatangan calhaj dari embarkasi ke daerah masing gratis, ketentuannya biaya disediakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab/Pemkot).
Seperti Rembang, Kudus, Kendal, Pekalongan dan kabupaten/kota lainnya di Jateng sudah gratis, tapi Pati dan Jepara serta beberapa daerah lainnya masih menjadi beban calhal, jelas Nuril. (Lukman)
