BKD Kabupaten Kepulauan Anambas Gelar Rapat Koordinasi Bersama KPK RI, Ini yang Dibahas

oleh -682 views
Foto: Rapat Koordinasi tentang aplikasi MCP dilangsungkan BKD Kabupaten Kepulauan Anambas bersama KPK RI di aula bupati lantai 3 Pemkab setempat.

ANAMBAS, Jumat (29/07/2022) suaraindonesia-news.com – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).

Rapat koordinasi tersebut dalam rangka melakukan pengawasan terhadap program Tata Kelola dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, bertema ‘Monitoring Center Of Prevention (MCP) dan Monev Tematik Aset dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas’.

Kegiatannya sendiri berlangsung secara tertutup di aula bupati lantai 3 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, Jumat pagi.

Hadir pada rapat koordinasi itu Bidang Spesialis Koordinator dan Super Visi KPK RI, Tri Desa Adi Nurcahyo didampingi Kepala Cabang (Kacab) Jari Tarempak, Roy Huffington.

Kemudian, Pelaksana Tugas (Plt) BKD Kabupaten Kepulauan Anambas, Heni Muzwati, berikut jajaran pejabat penting di Pemkab Kepulauan Anambas.

Pada kesempatan itu, Bidang Spesialis Koordinator dan Super Visi KPK RI, Tri Desa Adi Nurcahyo menjelaskan tentang fungsi MCP.

MCP merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK RI untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi.

“Tentu hal ini melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia,” kata Tri Desa Adi Nurcahyo dalam penyampaiannya di rapat koordinasi tersebut, Jumat (29/7).

Menurutnya, pencegahan pemberantasan korupsi harus terus digalakkan. Tentu, dengan adanya aplikasi MCP dapat mempermudah kinerja pengawas di setiap pemerintah daerah.

“Di aplikasi ini kami memiliki aplikasi id. Di mana, aplikasi ini miminta pemerintah daerah memasuki dokumen-dokumen dalam rangka pencegahan korupsi,” terangnya.

Ke depan, pihaknya akan terus melakukan secara bertahap tentang mekanisme penggunaan aplikasi MCP hingga proses sertifikasi pada tahun 2024 mendatang.

Menurutnya, sejumlah data keuangan akan lebih masif lagi di input oleh KPK RI dari BKD di beberapa wilayah termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas agar cepat mencegah terjadinya korupsi.

“Kabupaten Kepulauan Anambas ini banyak potensinya, sayang sekali kalau belum digarab. Saya berharap Pemkab Kepulauan Anambas lebih banyak lagi menggarab potensi yang sudah ada,” terang dia.

Pihaknya juga menyebutkan, untuk nilai aplikasi MCP di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2021 masuk peringkat keempat se Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Dia merinci, pencapaian pada tahun 2020 tercatat mencapai 70 persen. Sementara tahun 2021 naik menjadi 83 persen. Artinya ada kenaikan yang signifikan setiap tahunnya yaitu sebanyak 13 persen.

Terpisah, Plt. BKD Kabupaten Kepulauan Anambas, Heni Muzwati menyampaikan, rapat koordinasi tersebut memang menjadi kegiatan dan kebutuhan rutin setiap tahun.

Hal ini bertujuan agar terciptanya pengawasan dan pencegahan korupsi di Pemkab Kepulauan Anambas yang bersih.

“Selain itu, KPK RI merupakan mitra Pemkab Kepulauan Anambas dalma membantu permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan,” kata Heni mengungkapkan.

Pihaknya menegaskan, jika suatu saat ada persoalan terkait lahan atau aset Pemkab Kepulauan Anambas, KPK RI bisa langsung bergerak cepat dalam mengatasinya.

“Kalau asetnya asetnya Pemda tidak jelas berikut sertifikat tanahnya, Pemda tidak akan membangun,” jelas Heni.

Dirinya menerangkan, pada tahun 2021 lalu, sebanyak 5 kasus aset lahan Pemkab Kepulauan Anambas bermasalah.

Di mana, dengan adanya bantuan APH bersama BPN, 5 lahan Pemkab Kepulauan Anambas tersebut dapat terselesaikan.

“Tahun 2022 ini hanya tinggal 1 lahan Pemkab Kepulauan Anambas yang masih dalam tahap penyelesaian, yakni satu lahan di air asuh,” papar Heni.

Diketahui, Kabupaten Kepulauan Anambas masuk peringkat kedua dari 7 kabupaten atau kota se Provinsi Kepri tahun 2022 ini.

Meski sebelumnya pada tahun 2021 Kabupaten Kepulauan Anambas sempat masuk ke peringkat pertama.

“Aset Pemkab Kepulauan Anambas ini sangat rutin melaporkan pertiga bulan ke KPK RI,” katanya.

Disamping itu, kata Heni, aset lain di kabupaten ini baik yang sudah lama maupun yang baru tetap tercatat dengan baik.

“Misalnya seperti kendaraan dinas, ini tercatat rapi semua. Harapan saya, semua aset baik yang bergerak maupun yang tidak agar tetap selalu dirawat dan dijaga. Hal ini bertujuan untuk kepentingan bersama,” pungkasnya.

Reporter : Anwar
Editor : M Hendra E
Publisher : Romla

Tinggalkan Balasan