Reporter: Jar
SUMENEP, Kamis (8/6/2017) suaraindonesia-news.com – Besarnya kucuran Dana Desa dari pemerintah pusat dalam tiga tahun terakhir, membuat publik kerap berfikir negatif.
Desa dengan kucuran dana milyaran rupiah, potensi korupsi dari perangkat yang begitu besar membuat transparansi dana menjadi hal wajib. Dana milyaran rupiah sangat rawan bila tanpa pengawasan dari publik dalam pengelolaannya.
Untuk itulah, pemerintah pusat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumenep, Madura, Jawa Timur, Achmad Masuni menjelaskan, aturan pemasangan baleho dengan isi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) wajib karena program Desa tersebut menggunakan DD.
“Itu wajib, program yang dicanangkan menggunakan DD wajib diketahui publik, Karena masyarakat harus turut mengawasi realisasinya,” kata Masuni kepada awak media, Kamis (8/6’2017).
Disinggung masih banyaknya Desa yang tersebar di 27 kecamatan di bumi Sumekar yang belum memajang baleho, pihaknya mengklaim telah memberikan sosiasisasi secara merata.
“Kami akan berikan sanksi tegas bagi Desa yang mokong memasang baleho. Bisa-bisa DD dan ADD nya tidak kita cairkan,” paparnya.
Menurutnya, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,dimana dalam pengelolaan DD maupu ADD harus transparan, agar semua Masyarakat dan elemen mengetahui pengelolaan tersebut.
Untuk diketahui, besaran DD dan ADD tahun ini di Sumenep mencapai Rp 300 miliar lebih. Rinciannya untuk anggaran ADD mencapai Rp 123.956.142.398 dan anggaran DD Rp 271.773.005.000.
“Jadi, untuk tahun ini memang ada peningkatan, dari tahun sebelumnya. Bayangkan tahun 2016 anggaran ADD maupun DD mencapai Rp 336.904.292.398, dengan rincian untuk anggaran ADD mencapai Rp123.956.150.000, sedangkan DD mencapai Rp212.948.50.000. Dan kalau tahun 2015 dana ADD hanya sebesar Rp115.364.560.000, sedangkan DD sebanyak Rp94.880.517.014,” Tutup Masuni.
