SAMPANG, Selasa (17/9/2018) suaraindonesia-news.com – Aksi damai yang dilakukan oleh gabungan 15 lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kabupaten Sampang, yang tergabung dalam Aliansi Sapu Bersih Sampang (ARBHES), di kantor KPU Sampang, Senin (17/9/2018) berjalan dengan lancar dan damai.
Sesuai pres rilis yang disebarkan, kedatangan ratusan massa Arbhes ini, dalam rangka mengkritisi kinerja KPU Sampang dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sampang 27 Juni 2018 lalu, dianggap gagal total. Sehingga, sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh wilayah Kabupaten Sampang.
MK menilai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Sampang yang disajikan KPU Sampang tidak valid dan tidak logis. Putusan MK itu, sebagai jawaban atas tuntutan salah satu peserta pemilu. Sehingga, muncul berbagai opini dan rasa ketidak percayaan dari masyarakat Sampang. Sebab, anggaran KPU Sampang dalam menyelenggarakan Pilkada Sampang sebesar Rp 35 milyar, dari APBD Sampang Tahun 2018.
Sidik koordinator aksi mengatakan, KPU dan Bawaslu harus bertanggungjawab secara konstitusional kepada rakyat atas kekacauan semua proses tahapan pelaksanaan Pilkada Sampang yang menggunakan dana APBD sebesar Rp 35 miliar. Apalagi, adanya amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang (PSU).
“Sangat jelas ini sebagai bukti tamparan telak atas kinerja KPU dan Bawaslu yang gagal total terhadap tahapan pemilu di Sampang, maka itu wujud konkrit tanggungjawab moril penyelenggara pemilu wajib meminta maaf kepada masyarakat dan merilis penggunaan dana secara terbuka,” teriak Sidik di depan kantor KPU Sampang.
Ungkapan senada juga disampaikan Tamsul, selaku koordinator Arbhes, mempertanyakan penggunaan dana pemutakhiran data pemilih sebesar Rp 1,2 miliar. Mengingat, persoalan data pemilih tersebut menjadi kendala dalam sengketa Pilkada Sampang di MK hingga diputuskan harus coblos ulang.
“Lalu kemana anggaran untuk pencoklitan data itu, sehingga MK menganggap DPT tidak valid dan tidak logis, masyarakat lebih legowo menyatakan mundur dari jabatan KPU sebelum dipaksakan mundur oleh masyarakat karena kalian dibayar rakyat dalam Pilkada ini,” tandasnya.
Menariknya, Aliansi Sapu Bersih Sampang (ARBHES) berhasil menekan tiga komisioner KPU Sampang yang menemui masa pendemo dengan duduk lesehan di jalanan depan kantor KPU, untuk meminta maaf pada seluruh masyarakat Sampang dan menanda tangani surat pernyataan sikap yang berisi bahwa KPU siap bertanggungjawab apabila kemudian hari ditemukan penyalahgunaan anggaran Pilkada tidak sesuai aturan dan menyebabkan kerugian negara untuk di audit oleh BPK dan diproses secara hukum.
Sekedar diketahui, ratusan masa yang tergabung dalam Arbhes, dari sejumlah LSM di Sampang, diantaranya Jaka Jatim, Forum Gardu Demokrasi, Gadjah Mada, LP3D, MDW, JCW, BMB, GAPERA, Jatim Analysis, GPRS.
Para aktivis Arbhes ditemui tiga komisioner KPU, diantaranya Miftahur Rozaq, Addy Imansyah, dan Faidi Jauhari. Sedangkan, Ketua KPU Syamsul Muarif tidak berada di kantor menghadiri rapat di Surabaya.
Dihadapan massa, Komisioner KPU Sampang Addy Imansyah, meminta maaf atas nama pribadi maupun secara kelembagaan karena proses pemilihan bupati dan wakil bupati harus dilakukan PSU.
“Kami minta maaf kepada masyarakat dan merasa malu atas proses penyusunan data tidak sesuai prinsip dan hasilnya dianggap tidak valid dan logis,” ujar Addy.
Sementara Miftahur Rozaq, menyampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban moril, KPU memastikan dalam perbaikan data pemilih akan melaksanakan sebaik mungkin dengan melibatkan sejumlah masyarakat untuk bersama-sama mengawasi proses validasi data.
“Kami sudah berikhtiar membuat tekhnis dan cara validasi data, kedepan agar lebih baik akan mengajak semua masyarakat,” tandasnya.
Reporter : Nora/luluk
Editor : Agira
Publisher : Imam
