Reporter: Usman
Paser Tanah Gerogot, Senin 19/09/2016 (suaraindonesia-news.com) – Ketua Serikat Pekerja Nasional Kalimantan Timur, Kornelis W Gatu, Sos. M.Hum tetap getol memperjuangkan hak pekerja lepas yang bekerja pada perusahan perkebunan kelapa sawit, PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, di Desa Libur Dinding kecamatan Muara Samu kabupaten Paser Tanah Gerogot, karena perusahan tersebut melakukan efisiensi terhadap tujuh puluh tujuh tenaga kerja lepas.
Pertemuan antara perwakilan para pekerja, pengurus serikat pekerja dan pihak manajemen PT. Bumi Mulia Makmur Lestari pada tanggal, 15/9/2016 yang di gelar di kantor perusahannya jalan Ahmad Yani, Gerogot, tidak membuahkan hasil.
Pada pertemuan tersebut, pihak manajemen ADM PT. Bumi Mulia Makmur Lestari, Robert Saragi menegaskan tidak ada terjadi pemberhentian sepihak terhadap pekerja lepas. Efisiensi terhadap pekerja lepas tersebut dikarenakan kondis ekonomi gelobal maka perusahan mengalami kerugian.
Untuk menghindari terjadinya PHK maka pihak perusahan memandang perlu adanya efisiensi terhadap para pekerja lepas, sampai menunggu kondisi keuangan perusahaan membaik. Bagi para pekerja lepas yang terkena efisiensi tetap diberikan pekerjaan borngan sesuai dengan jenis pekerjaan dengan tidak mengurangi penghasilan perbulan sesuai dengan UMK.
Hal ini tidak diterima oleh pihak perwakilan para pekerja dan serikat.
“Kami tidak menerima tawaran yang diberikan kepada para pekerja karena merugikan pekerja,” tegas ketua SPN.
Menurutnya jika pekerja diberikan pekerjaan borongan, otomatis hak-hak sebagai pekerja dengan sendirinya seperti tunjangan hari raya akan hilang. Padahal dalam pertemuan tersebut, pihak manajemen berkali-kali menegaskan, pekerja yang terkena efisiensi tetap diberikan pekerjaan dengan tidak mengurangi dan menghilangkan hak-hak mereka.
Pekerja lepas pada kesempatan tersebut kepada suaraindonesia-news-com, mengatakan, meskipun sudah lama bekerja tetapi mereka bekerja tidak seperti pekerja tetap, kadang satu bulan hanya empat belas hari kerja.
“Kami dihitung upah harian, jadi terserah kami kerja,” ungkap salah seorang pekerja.
Menurut pengakuan para pekerja, mereka mau menerima tawaran pekerjaan borongan yang diberikan oleh pihak perusahan asalkan dibuatkan surat kesepakatan bersama untuk dijadikan pegangan mereka sampai menunggu kondisi keuangan perusahan membaik namun ketua SPN Kaltim tidak mau.
Mereka mengaku untuk urusan ini, mereka diminta uang oleh ketua SPN, satu orang lima ratus ribu rupiah.
“Kami bingung, kenapa sudah lama belum juga ada penyelesaian, jangan sampai dengan adanya persoalan ini, ketua SPN hanya mau menipu kami, pura-pura persoalan ini pasti menang dan perusahan harus bayar,” ungkap sala seorang pekerja yang tidak mau namanya disebutkan.
Ketua Serikat Pekerja Nasional Kaltim, Kornelis W. Gatu, ketika dikonfirmasi terkait biaya yang di bebankan kepada pekerja, mengatakan wajar.
“Ini adalah hal yang wajar dan perjuangan tuntut pesangon adalah pertarungan demi keadilan dan harus berkorban,” katanya.
