exodus
BeritaNewsPemerintahan

Sertifikat Tanah Warisan Belum Balik Nama? ATR/BPN Kota Bogor Jelaskan Prosedur dan Persyaratannya

×

Sertifikat Tanah Warisan Belum Balik Nama? ATR/BPN Kota Bogor Jelaskan Prosedur dan Persyaratannya

Sebarkan artikel ini
IMG 20261119 225251
Foto: Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Dr. Akhyar Tarfi saat diruangan kerjanya.

KOTA BOGOR, Jumat (20/11) suaraindonesia-news.com – Sertifikat tanah peninggalan orang tua atau leluhur tidak otomatis beralih nama kepada ahli waris setelah pemiliknya meninggal dunia. Untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, ahli waris perlu mengurus pendaftaran peralihan hak melalui Kantor Pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bogor, Dr. Akhyar Tarfi, S.ST., M.H., menjelaskan bahwa proses balik nama sertipikat tanah karena pewarisan perlu dilakukan agar data kepemilikan dalam administrasi pertanahan sesuai dengan kondisi hukum terbaru.

Karena itu, ahli waris perlu menyiapkan dokumen persyaratan sebelum mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan.

Dokumen awal yang perlu dipersiapkan antara lain surat keterangan waris sebagai bukti hubungan kewarisan, akta kematian pemilik tanah, serta dokumen perpajakan yang relevan. Pengurusan dokumen tersebut dilakukan melalui instansi berwenang sesuai jenis dokumennya.

Selain itu, pemohon perlu menyiapkan sertipikat tanah asli, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga para ahli waris, serta formulir permohonan yang telah diisi dan ditandatangani. Apabila pengurusan dilakukan melalui kuasa, surat kuasa juga harus disertakan.

Akhyar menjelaskan, dokumen lain dapat diperlukan sesuai kondisi pewarisan, seperti akta wasiat notariil apabila terdapat wasiat atau akta pembagian waris apabila tanah akan dialihkan kepada salah satu ahli waris berdasarkan kesepakatan dan ketentuan hukum.

Dalam proses pendaftaran peralihan hak karena pewarisan, nama seluruh ahli waris pada prinsipnya dapat dicatat sebagai pemegang hak baru sesuai dokumen pembagian waris dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, apabila tanah warisan tercatat atas nama beberapa ahli waris, tindakan hukum berikutnya, seperti pemecahan, pemisahan, maupun jual beli, perlu memperhatikan hak dan persetujuan seluruh pihak yang berhak sesuai ketentuan hukum.

Penjelasan tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak menunda pengurusan administrasi tanah warisan. Pencatatan peralihan hak secara resmi diperlukan untuk menghindari ketidakjelasan status kepemilikan serta potensi perselisihan di kemudian hari.

Masyarakat yang akan mengurus peralihan hak karena pewarisan disarankan terlebih dahulu memastikan persyaratan dan besaran biaya resmi melalui Kantor Pertanahan setempat agar proses pengurusan berjalan sesuai prosedur.

Tinggalkan Balasan