exodus
BeritaNewsPemerintahan

Bupati Sumenep Paparkan Inovasi SIPINTAR PPID dalam Rakornas Komisi Informasi di Palembang

×

Bupati Sumenep Paparkan Inovasi SIPINTAR PPID dalam Rakornas Komisi Informasi di Palembang

Sebarkan artikel ini
IMG 20261119 120741
Foto: Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi (KI) di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026).

SUMENEP, Kamis (19/11) suaraindonesia-news.com – Inovasi digital Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dalam memperkuat keterbukaan informasi publik diperkenalkan di tingkat nasional. Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi (KI) di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026).

Dalam forum tersebut, Achmad Fauzi memaparkan Sistem Pelayanan Informasi Terintegrasi, Transparan, Akuntabel, dan Responsif (SIPINTAR) PPID. Inovasi digital tersebut dikembangkan untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi publik dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) melalui satu platform terintegrasi.

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat memperoleh Dokumen Informasi Publik (DIP) dari OPD tanpa harus mendatangi kantor perangkat daerah satu per satu untuk mencari dokumen yang dibutuhkan.

Fauzi menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah, melainkan hak masyarakat yang harus dipenuhi melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan.

“Informasi publik merupakan hak masyarakat. Karena itu, pemerintah harus menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan terintegrasi,” ungkap Fauzi saat memaparkan inovasi tersebut.

Menurutnya, SIPINTAR PPID tidak hanya memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat, tetapi juga mendorong perubahan tata kelola informasi di lingkungan Pemkab Sumenep.

Dengan sistem terintegrasi, seluruh OPD dapat terhubung dalam satu platform sehingga tidak perlu mengembangkan sistem pelayanan informasi secara terpisah. Setiap perangkat daerah bertanggung jawab menyiapkan, melengkapi, dan memperbarui dokumen serta konten informasi publik sesuai tugas dan kewenangannya.

Meski demikian, Fauzi mengingatkan bahwa keberhasilan penerapan sistem digital tidak hanya bergantung pada teknologi. Komitmen dan kedisiplinan setiap OPD dalam menyediakan informasi yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan juga menjadi faktor penting.

“Seluruh OPD harus bergerak bersama. Konsistensi memperbarui informasi menjadi kunci agar SIPINTAR benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan sistem tersebut, Pemkab Sumenep terus melakukan pembinaan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi publik di masing-masing perangkat daerah.

Langkah itu ditujukan agar pelayanan informasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip keterbukaan informasi publik.

Fauzi juga menilai keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan menyediakan dokumen. Menurutnya, transparansi perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, menyampaikan masukan, dan berpartisipasi dalam mengawal pembangunan daerah.

“Kami ingin masyarakat semakin mudah memperoleh informasi, ikut melakukan pengawasan, serta memberikan masukan konstruktif bagi pembangunan Sumenep,” tuturnya.

Ia berharap pengembangan SIPINTAR PPID dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah melalui akses informasi yang lebih terbuka dan mudah dijangkau.

Kehadiran Bupati Sumenep sebagai narasumber dalam Rakornas KI tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan inovasi pelayanan informasi publik yang dikembangkan pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingan dari berbagai wilayah.

“Kami akan terus memperkuat SIPINTAR PPID agar keterbukaan informasi menjadi budaya pemerintahan dan pelayanan publik semakin berkualitas,” pungkas Fauzi.

Tinggalkan Balasan