ACEH UTARA, Sabtu (26/09) suaraindonesia-news.com – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) bernilai ratusan juta rupiah mencuat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP2KB) Kabupaten Aceh Utara.
Dugaan tersebut disebut telah berlangsung selama beberapa tahun dan diduga berkaitan dengan bonus kader serta anggaran kegiatan di tingkat gampong.
Berdasarkan informasi yang diterima media ini dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, dugaan praktik tersebut berpusat di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Menurut sumber tersebut, pungutan diduga menyasar bonus dan anggaran kegiatan di tingkat gampong melalui para Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang tersebar di 27 kecamatan se-Kabupaten Aceh Utara. Nilai pungutan disebut bervariasi setiap tahunnya.
“Pada tahun ini dipungut Rp400.000 dari setiap PPL Kecamatan karena baru terlaksana satu kegiatan. Sementara yang paling banyak pungutan pada tahun 2025, dengan nilai berkisar Rp7 juta hingga Rp15 juta per PPL Kecamatan,” ungkap sumber kepada media, Sabtu (19/9).
Sumber tersebut juga menyebut, dari seluruh kecamatan, hanya PPL Kecamatan Lhoksukon yang disebut berani menolak permintaan setoran yang ditaksir mencapai Rp27 juta.
Menurut sumber, uang yang dikumpulkan dari para PPL tersebut diserahkan melalui Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPKB) Aceh Utara, berinisial ML. Penyerahan tersebut diduga dilakukan atas arahan langsung oknum Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berinisial S.
“Dalam pertemuan dengan para PPL, S mengarahkan secara langsung agar setoran diserahkan. Bahkan diancam, jika tidak dipenuhi, kinerja para PPL akan dilaporkan buruk ke Dinas Provinsi,” ungkap sumber.
Selain itu, pungutan tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah kegiatan, antara lain Linilok dan Dahsyat, serta dugaan pemotongan bonus kader di tingkat gampong.
Selain dugaan pungutan, sumber juga mengindikasikan adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik dan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
Sumber menduga terdapat pembengkakan belanja barang hingga pelaporan kegiatan yang disebut fiktif.
Namun, seluruh dugaan tersebut masih berupa informasi dan tuduhan dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan dan belum disertai penjelasan atau bukti yang dapat diverifikasi secara independen oleh media.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPMP2KB Aceh Utara, S, membantah tegas seluruh tuduhan terkait dugaan pungutan liar yang disebut melibatkan para PPL di 27 kecamatan se-Kabupaten Aceh Utara.
“Informasi itu tidak benar. Pihak saya tidak pernah meminta uang, apalagi mengutip melalui PPL. Sebab, honor kader ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima,” tegas S saat ditemui media, Selasa (22/9).
S menilai informasi yang beredar tersebut merupakan upaya penyebaran fitnah yang sengaja ditujukan kepadanya.
“Mungkin ada pihak yang kurang senang, atau ada sentimen pribadi di balik penyebaran informasi ini,” ujarnya.
Ia juga membantah tuduhan mengenai adanya ancaman pelaporan kinerja buruk kepada PPL yang tidak menyetorkan uang.
“Itu sama sekali tidak benar,” tegasnya.
S menegaskan, mekanisme penyaluran honor dan bantuan bagi kader maupun petugas berjalan sesuai prosedur resmi melalui sistem perbankan. Dengan mekanisme tersebut, menurutnya, tidak terdapat celah untuk melakukan pungutan di lapangan.
Sementara itu, Ketua IPKB Aceh Utara, ML, turut membantah informasi mengenai dugaan pungutan tersebut.
Ia mengatakan informasi yang beredar tidak benar dan meminta pihak yang masih meragukan informasi tersebut untuk melakukan konfirmasi langsung kepada pihak terkait.
“Semua itu tidak ada seperti yang terlaporkan, bisa jadi itu ada pihak tertentu yang kurang senang dengan Kabid atau Kadis, atau bila kurang yakin dengan saya bisa langsung menghubungi ibu Kabid atau Kadis kami,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan pungutan dan potensi penyimpangan anggaran tersebut masih sebatas informasi dan tuduhan dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Sementara pihak DPMP2KB Aceh Utara dan Ketua IPKB telah memberikan bantahan. Untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut, diperlukan verifikasi lebih lanjut serta penjelasan dari pihak atau lembaga berwenang.
