Walikota Batu Dewanti Tak Miliki RPJMD 2017-2022

Plt Walikota Batu Punjul Santoso

KOTA BATU Minggu (12 Nopember 2017) suaraindonesia-news.com – Dewanti Rumpoko – Punjul Santoso yang akan dilantik 26 Desember 2017 mendatang menjadi Walikota Batu dan Wakil Walikota Batu 2017 – 2022, ternyata belum memiliki Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), akibatnya keberadaanya hingga kini belum bisa menjelaskan secara rinci tahapan pembangunan yang akan dilakukan setiap tahun dalam lima tahun masa pemerintahannya.
Plt Wali Kota Batu Punjul Santoso, membenarkan bahwa tidak adanya RPJMD ini membuat Pemkot Batu masih belum bisa menjelaskan secara rinci tahapan pembangunan yang akan dilakukan setiap tahun dalam lima tahun masa pemerintahannya.

Meski demikian, kata dia dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terkandung pemenuhan insfrastruktur menjadi prioritas.

“Akan tetapi, kita akan tetap akan berpedoman pada Nawa Bhakti kita, salah satunya tentang mengembangkan perekonomian masyarakat seluas-luasnya,” ujar politisi PDIP ini.

Karena belum memiliki RPJMD, kata dia, akhirnya Pemkot Batu menggunakan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daaerah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat,” tegasnya.

Lanjut dia, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian dan UMKM akan disinergikan untuk memberikan manfaat lebih kepada masyarakat.

“Sekarang kita tidak hanya bicara bagaimana membantu bibit, pupuk, bantuan pasca panen, tapi bagaimana petani menanam sampai menjual dan mengelola sendiri hasil panennya,” paparnya.

Keberadaan Batu Among Teknologi akan memberikan kemudahan untuk petani serta pendampingan ganda baik dari pendamping Batu Among Teknologi maupun dari penyuluh pertanian.

Ia juga memberikan lampu hijau untuk moratorium toko modern, hal itu akan dikomunikasikan dengan mempersiapkan usaha masyarakat sebagai penggantinya.

“Konsekwensi logisnya kalau moratorium toko modern dilakukan, masyarakat harus berani 24 jam melayani wisatawan, harus lengkap, hingga ketika wisatawan datang mencari berbagai kebutuhannya, sudah ada di usaha milik masyarakat ini,” urai Punjul.

Ia pun mengatakan akan memberikan peluang untuk UMKM memasukkan usahanya dalam supermarket. Hal ini akan didukung dengan adanya regulasi berupa Perwali atau pun Perda.

Salah satu yang dimungkinkan adalah BWR membuka semacam supermarket seperti yang didirikan warga Muhammadiyah beberapa waktu lalu, sehingga semakin melengkapi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan bisa memberdayakan perekonomian masyarakat. (Adi Wiyono/Jie)


Warning: A non-numeric value encountered in /home/suaraindonesia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here