Reporter : Adi wiyono
Kota Batu, Suara Indonesia-News.Com – TNI – Polri tahun 2016 ini siap mendukung dan mengawal berbagai program pemerintah Propinsi Jawa Timur. Demikian ditegaskan Kapolda Jatim Irjen Anton Setiaji usai menggelar rapat pimpinan dengan gubernur jatim Soekarwo dan Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Sumardi di hotel Purnama kota Batu, Kamis (11/2/2016) siang
Anton Setiaji mengungkapkan, Rapat pimpinan dengan pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pangdam V Brawijaya itu membahas berbagai program keamanan dan mengawal berbagai program agar kebijakan pemerintah bisa berjalan sukses.
“Dan untuk itulah diperlukan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah dan masyarakat agar pelaksanaan pembangunan di jawa timur berjalan sukses, TNI dan Polri siap mengawal pembangunan di Jatim” Kata Anton setiaji
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut rapat pimpinan Polri dan didelegasikan ke provinsi. Sehingga dalam Rapim di tingkat Polda, Gubernur Jatim, dimaksudkan untuk menyampaikan prioritas pembangunan di Jatim, sehingga Polri nantinya akan mengamankannya.
“Kesejahteraan masyarakat akan tercapai kalau keamanan terjamin. Oleh karena itu prioritas pembangunan yang dilaksanakan pemerintah akan kita kawal, terutama terkait program pelayanan publik,” tegas Kapolda Jatim.
Sedang Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan tantangan masuknya arus barang, orang dan jasa dengan diberlakukannya MEA tersebut menjadi tantangan yang serius. Pemerintah perlu melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban diberlakukannya MEA.
Oleh karena itu kata Soekarwo , perlunya sinergitas antara TNI, Polri dan pemerintah sangat diperlukan dan merupakan entry point penting dalam melaksanakan pembangunan.
“Sinergitas TNI, Polri dan pemerintah menjadi momentum penting sebelum ketemu tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pembangunan tidak akan berjalan apabila faktor keamanan dan ketertiban tidak terwujud,” tegas Pak Dhe Karwo.
Lanjunya, Masuknya tenaga kerja asing misalnya harus diperketat agar tenaga kerja yang ada di Jatim tidak kalah atau tersisih.
“Kita harus perketat dengan memeriksa dokumen tenaga kerja asing tersebut, peran TNI/Polri tentu sangat kita perlukan untuk mengawasi mereka” kata dia
Pemerintah terus berupaya mempersiapkan skill tenaga kerja lokal dengan sertifikasi kompetensi, tetapi kalau serbuan tenaga kerja asing ilegal tak terbendung, maka akan menyingkirkan tenaga kerja lokal di semua sektor.
