TAFS Diduga Halang-Halangi Tugas Polisi Perkara Pemggelapan dan Penipuan

oleh

LUMAJANG, Jumat (17/5/2019) suaraindonesia-news.com – Dalam soal penarikan mobil oleh Debt Collector (DC) setahun lalu, pihak TAFS Jember, seakan menghalang-halang tugas pihak kepolisian resort Lumajang untuk meminta data penunjang atas Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/238/VIII/2018/JATIM/RES LMJ, perkara penggelapan dan penipuan.

Sebab menurut aturan yang ada dalam KUHPidana pasal 214, halang-halangi tugas polisi bisa berujung pidana dan hukuman penjara paling lama 8 tahun.

Dalam hal ini, dikatakan pelapor, yang bernama Afu tersebut, meminta kepada masyarakat agar lebih kooperatif membantu tugas kepolisian, bukan malah menghalanginya, seperti kasus TAFS ini.

“Pada kasus saya, pihak TAFS tidak memberikan bukti-bukti perjanjian Fidusianya, dan ini sudah 1 tahun lebih,” ujarnya kepada media ini.

Disini menurut Afu, pihak TAFS juga dinilai tidak prosedural dalam perjanjian Fidusia. Dan itu diketahui dari jawab pihak penyidik yang menangani kasusnya tersebut.

“Ketika ditanya unitnya dimana, pihak TAFS malah bilang ada di kantor Jakarta, di kantor lelang, itu sudah tidak ada itikat baik,” keluhnya.

Ketua DPC Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Kabupaten Lumajang, Achmad, aktivis perlindungan konsumen mengatakan kalau TAFS ini telah melakukan kejahatan terstruktur. Sebab mereka sudah mengelabuhi konsumen sejak dari awal perjanjian.

“TAFS ini sepertinya tidak pernah melakukan akad Fidusia dihadapan Notaris, sudah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang eksekusi jaminan Fidusia, melakukan premanisme dengan meminta uang buka blokir dan biaya tarik kepada konsumen,” jelasnya.

Belum lagi, kata Achmad, kalau melihat kasus Afu ini, pihak DC tidak membawa surat kuasa sebagai mana yang dikeluarkan. Ini sudah ada indikasi unit akan digelapkan.

“Jelas penggelapan, sebab DC mengambil unitnya pada tanggal 30 Maret lalu dan surat kuasa diterbitkan tanggal 31 Maret nya, aneh kan. Belum lagi DC tersebut sudah terima dana fee dari penarikan unit tersebut,” paparnya.

Sementara itu, dari pihak Satreskrim Polres Lumajang telah memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 4 Maret lalu.

“Sesuai dengan hasil gelar perkara yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Lumajang tetanggal 20 Pebruari 2019 lalu, merekomendasikan lima hal sesuai SP2HP tersebut,” ungkap Era, penyidik Polres Lumajang waktu itu.

Yang pertama, kata Era, pihaknya akan melakukan pendalaman terhadap perjanjian kredit antara pelapor dengan TAFS Jember. Kedua akan melakukan pendalaman terhadap akta perjanjian fidusia, dan ketiga akan melakukan pendalaman terhadap sertifikat fidusia.

“Yang keempat kami akan memeriksa pihak yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan kelima kami akan memeriksa pihak bagian lelang, dan kami buat per surat dulu,” pungkasnya.

Kelanjutannya, Era akan menginformasikan kepada pihak pelapor Afu jika ada perkembangan.

Reporter : Fuad
Editor : Agira
Publiser : Mariska

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *