Sebagai Lembaga Backup Komnas Anak, Begini Penjelasan Kornas TRC PPA

oleh -18 views
Foto: Jeny Claudya Lumowa, Koordinator Nasional TRC PPA.

JAKARTA, Kamis (6/6) suaraindonesia-news.com – Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Indonesia merupakan Lembaga mandiri Yayasan yang didirikan pada tahun 2015 oleh Aris Merdeka Sirait yang fungsinya membackup kinerja Komnas anak. Hal tersebut disampaikan Jeny Claudya Lumowa selaku koordinator nasional TRC PPA.

“Sebagai lembaga perlindungan anak, kita tidak bisa kerja sendiri. Kita butuh bersatu dengan lembaga yang membidangi bidang yang sama,” kata Jeny Claudya Lumowa saat di hubungi melalui WhatsApp.

Aktivis yang kerap disapa Bunda Naumi itu lebih lanjut menjelaskan bahwa Lembaganya awalnya bernama TRCPA (Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak) yang tidak melibatkan perempuan.

“Tapi karena banyaknya korban perempuan juga, maka kami merubah diri menjadi TRC PPA Indonesia. Kami sudah berada di sepuluh Provinsi, kami adalah lembaga non berbayar. Kami bekerja profesional mendukung program pemerintah,” jelas Bunda Naumi.

Saat ini kata Bunda Naumi, TRC PPA telah bergabung dengan Satgas PPA, kementerian PPA. Anggota dan pengurusnya banyakan dari praktisi hukum.

Baca Juga: Realisasi Investasi di IKN Capai Rp 51,35 Triliun

“Kami merupakan mitra unit PPA di Polres seluruh Indonesia untuk mengurangi beban unit PPA, yang kami tau begitu berat kerjanya karena minim akan anggota. Kami juga membantu mencarikan bukti yang di butuhkan unit PPA, dan kami punya program tahunan yaitu memberikan penghargaan kepada setiap Polres yang berprestasi menangani masalah PPA dengan respon cepat dalam penanganan,” tutur Aktivis yang tidak pernah kenal lelah itu.

Menurutnya, pihaknya juga merekomendasikan penghargaan dari Kementerian PPA. Bahkan penghargaan dari Presiden.

“TRC PPA lebih banyak dibutuhkan di timur Indonesia atau wilayah pelosok,” ujarnya.

Pihaknya berharap nantinya banyak lembaga perlindungan anak dan perempuan bermunculan. Agar saling bergandengan tangan menghapus tindakan kekerasan.

“Lembaga kami tidak ada istilah DPW atau DPC kalaupun ada, jelas itu ilegal. Karena di Kemenkumham, nama kami dalam satu lembaga tidak ada yang sama. Jadi tidak ada yang namanya DPW maupun DPC. Namun TRC PPA yang di pusat disebut sebagai Kornas, Propinsi disebut Korwil, Kabupaten disebut sebagai Korda, bagian investigasi disebut sebagai kordinator lapangan,” jelas Naumi dengan rinci.

Reporter: Ari
Editor: Amin
Publisher: Eka Putri

Tinggalkan Balasan