BeritaKesehatanPemerintahan

RSUD Mohammad Noer Gelar Forum Diskusi Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat

×

RSUD Mohammad Noer Gelar Forum Diskusi Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat

Sebarkan artikel ini
IMG 20250213 205937
Foto: Penandatanganan berita acara kesepakatan Diskusi Publik okeh Asisten administrasi umum sekda Prov Jatim Jazuli didampingi Direktur RSUD Mohammad Noer.

PAMEKASAN, Kamis (13/02) suaraindonesia-news.com – RSUD Mohammad Noer menggelar Forum Diskusi Publik bersama instansi terkait. Tujuannya tentu untuk meningkatkan aktivitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Pamekasan.

Hal ini perdana dilakukan oleh RSUD Mohammad Noer menggelar Forum Diskusi Publik tentunya juga untuk meningkatkan aktivitas penyedia layanan dan fasilitas penguna jasa layanan.

Direktur RSUD Mohammad Noer dr. Nono Ifantono, dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan tersebut dalam rangka mensukseskan rencana kerja dan program pelayanan rumah sakit yang partisipatif, dan transparan.

Oleh karena itu membutuhkan komitmen semua stake holder dalam mensukseskan semua sektor. Mulai perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan.

“Forum konsultasi publik merupakan salah satu media menyampaikan aspirasi dan pemikiran dalam mewujudkan keterpaduan dan singkronisasi antara permasalahan dan juknis dengan rencana pelayanan maksimal RSUD Mohammad Noer Pamekasan,” katanya.

Dikatakan, kegiatan ini merujuk terhadap Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

“Tujuan dari kegiatan ini untuk menginventarisasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, menjamin aspirasi dan harapan masyarakat dan rancangannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Pak Jazuli, asisten administrasi umum sekda prov jatim menyampaikan, forum konsultasi publik ini merupakan kegiatan tahunan yang sangat penting untuk pelayanan maksimal RSUD Mohammad Noer tahun 2025. Tentu melalui aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Karena kita ini merupakan RSUD Mohammad Noer yang harus patuh terhadap pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, maka rencana kerja rumah sakit harus ngelink dan bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi,” pungkasnya.