Rakyat Dilarang Sakit, BPJS Naik Meroket

Dhafir Munawar Sadat, Alumni Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura.

Oleh : Dhafir Munawar Sadat
Alumni Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura

Dengan bangganya, Puan Maharani  menyatakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan akan berlaku mulai 1 September 2019, Presiden bakal menerbitkan peraturan presiden akhir bulan ini, setelah perpres terbit, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)  di bawah kepemimpinan Puan akan menerbitkan aturan turunan berupa peraturan menteri koodinator PMK.

Sepertinya sudah tidak ada solusi lagi, seakan-akan pemerintah sudah kehabisan akal, kehabisan amunisi, bahkan konon, masalah kenaikan BPJS Kesehatan sudah dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama komisi IX dan komisi XI DPR RI.

Berawal dari keluhan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa BPJS Kesehatan mengalami defisit sampai triliunan rupiah, pemerintah selalu menyuntikkan dana, utnuk membiayai BPJS, sebagai informasi, pemerintah berencana akan menaikkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat.

Sementara Menteri Kesehatan  Nila F. Moeloek meminta masyarakat untuk menjaga kesehatan supaya tidak sakit, karena kalau sudah sakit mereka pasti berbondong-bondong meminta untuk mendapatkan pengobatan.

Dari semua komentar di atas, rakyat sudah tidak percaya terhadap kinerja pemerintah, yang jelas birokrasi Indonesia betul-betul membuat sengsara rakyat, betapa sengsaranya zaman sekarang ini, apa tidak ada solusi lagi selain menaikkan dan menaikkan, besok yang akan datang TDL naik, besoknya lagi premium naik, besoknya lagi pajak naik, besoknya lagi  ASDP, besoknya lagi semua fasilitas umum di seluruh nusantara naik. Itu namanya cengeng, kata Gus-Dur jangan kayak anak kecil, cari solusi yang tepat, bagaimana rakyat supaya tidak menjadi korban.

Pemerintah sudah malas untuk bekerja , pemerintah sudah malas untuk ber-sinergi, malas ber-inovasi, malas ber-kreasi, siapapun akan menyimpulkan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kemana suara mahasiswa, kemana suara mereka yang selalu di depan rakyat, apa mereka sudah dininabobokkan dengan janji-janji palsu, rakyat berharap akan muncul satria nusantara yang membela mereka dengan segala kedigdayaannya.

Pemerintah seharusnya fokus pada persoalan Papua, karena ini persoalan yang tidak bisa dianggap remeh, sudah banyak korban, dalam sejarahnya, Bung Karno mati-matian mempertahankan tanah irian jaya, sampai pengiriman dan penyerangan dalam Operasi Mandala yang terkenal, dalam rangka membebaskan Irian Barat, operasi dilakukan dari darat dan udara untuk menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat. Lama-lama wilayah Indonesia berkurang ini.

Ditunda dulu rencana pemindahan ibukota, pemerintah fokus pada persoalan penataan, pemulihan kondisi di Papua, batalkan rencana kenaikan BPJS Kesehatan, kaji dulu lebih mendalam, cari apa akar permasalahan defisitnya, apakah ada mark-up, apa ada permainan dari rumah sakit-rumah sakit yang ditunjuk BPJS, duduk ngopi bareng, dengan serius tapi santai, selesaikan satu persatu, urai sampai ketemu benang merahnya, ojo langsung naik-naik sembarangan, fakkir qobla anta’zim, insya Allah ketemu akhirnya kalau kita mengedepankan gaya demokratis yang kita anut (musyawarah).

Miris rasanya kalau melihat fenomena di Indonesia akhir-akhir ini, BPJS Kesehatan defisit, iuran dinaikkan. Ibukota macet, Ibukota dipindah, siapa yang tidak bisa, anak kecil bisa, apa seperti itu seorang negarawan dalam mencari solusi bangsa.

Kita  belum pernah mendengar dengan  sesuatu yang fenomel, atau katakanlah Presiden, menteri, dan DPR, gubernur, bupati menurunkan gajinya untuk melunasi hutang negara atau dipotong berapa persen untuk infrastruktur yang ada di Indonesia, nemmoh, tak nemmoh!

Kraksaan, 31 September 2019

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here