Pungli Pasir Bebas Tanpa Hambatan, LIRA Ikut Awasi

oleh -75 views
Salah satu tempat pungli pasir.

LUMAJANG, Senin (9/3/2020) suaraindonesia-news.com – Ternyata pungutan liar (pungli) terkait pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang, masih ada dan berjalan bebas tanpa hambatan.

Pelaku pungli mungkin bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang pada Pasal 12 e di sana dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.

Memang pelaku pungutan liar tidak hanya dapat dijerat dengan pasal KUHP, namun dijerat dengan UU Tipikor tadi.

Sebab pada umumnya, praktik pungli yang dijerat dengan Pasal 368 KUHP, hukuman lebih ringan, yaitu dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan.

Jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun.

Seperti yang disampaikan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang, Trisno, bahwa pungli pasir di sejumlah desa, itu tanpa ada dasar hukumnya.

“Memang ditemukan fakta lain, terkait dengan pungutan kepada truk yang bermuatan pasir di wilayah selatan Kabupaten Lumajang,” ungkapnya.

Temuan ini, oleh Trisno sudah di dokumentasi dalam bentuk foto dan menemui sejumlah petugas yang ada di lokasi tempat dilakukannya pungutan tersebut.

Kepada media ini, Trisno mengatakan, kalau portal-portal yang memungut sejumlah uang tersebut, seharusnya tidak terjadi, karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk penggunaan dana yang dikumpulkan dari pungutan tersebut.

“Saya tadi langsung turun menemui mereka. Dan diperoleh informasi bahwa pungutan tersebut katanya untuk pembangunan desa,” paparnya menirukan apa yang disampaikan petugas portal waktu itu.

Trisno merasa kegiatan pungli ini ada yang janggal. Trisno akan segara membicarakan masalah ini dengan pihak eksekutif, agar tidak terjadi tumpang tindih pungutan.

“Besaran pungutannya bervariatif, antara Rp. 5 ribu sampai Rp. 10 Ribu untuk satu truknya,” kata politisi PPP ini.

Namun jika pungli tersebut benar untuk pembangunan jalan tambang, mungkin pihak Komisi C bisa memakluminya. Namun jika peruntukannya hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, maka Komisi C DPRD Kabupaten Lumajang meminta dengan amat sangat pungutan itu dihentikan.

Trisno kemudian menunjukkan sejumlah foto terkait dengan temuannya tersebut, namun keberatan untuk menyebutkan desanya.

“Saya ingin masalah ini segera ditertibkan. Kalau perlu kepolisian juga turun tangan untuk penertiban, Desa Bades Rp. 10 rb dan Desa Kalibendoo Rp. 5 rb,” ucapnya.

Selanjutnya kepada pihak Kepala Desa (Kades) setempat, diminta untuk memaksimalkan ADD dan DD di desanya masing-masing untuk membangun desanya, dan tidak melakukan tindakan yang menyalahi aturan, agar tidak menimbulkan masalah hukum.

Sementara itu, Bupati DPD LIRA Kabupaten Lumajang, Angga Dhatu Nagara, menjelaskan kalau sejak dulu sudah pernah ditertibkan, dan sudah tidak ada portal.

“Cuma hal itu, hanya berlangsung waktu seminggu aja, selanjutnya mereka mungut lagi,” jelasnya.

Yang sekarang wajib dipantau adalah tambang ilegal, yang lokasi penambangannya di luar titik koordinat. Ada juga yang SKAB nya, diperjual belikan dengan harga tinggi. Ada juga yang perlu diawasi adalah alat berat yang menggunakan solar bersubsidi.

Reporter : Fuad
Editor : Amin
Publiser : Ela

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *