Oknum BPD Sapeken Dinilai Main Mata Dengan Salah Satu Bacalon, Ini Kata Ketua BPD Sapeken

oleh -41 views
Edi Susanto, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sapeken saat membacakan hasil verifikasi berkas calon Kepala Desa Sapeken.

SUMENEP, Jumat (11/6/2021) suaraindonesia-news.com – Pasca dilaksanakan tahapan hasil penyaringan calon Kepala Desa Sapeken, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep pada tanggal (9/6/2021) yang lalu. Telah ditetapkan oleh Panitia penyelenggara Pilkades Sapeken di Balai Desa setempat dengan menetapkan atas nama Joni Junaidi dan Hainur Rasyid, S.Sos telah memenuhi syarat. Sedangkan bacalon atas nama Tahir Effendi dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan berbagai fakta otentik yang diutarakan oleh Panitia pilkades sebagai dasar dari penetapan teserbut.

Wakil ketua panitia pilakades Sapeken Moh. Arqam mengatakan, keputusan tersebut mengacu pada Perbub nomor 15 tahun 2021 pasal 34 poin 2 ; “panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan”.

“Terkait dengan tuduhan bahwa panitia tidak melakukan verifikasi sebagaimana perbub nomor 15 tahun 2021 pasal 34, kami nyatakan bahwa sebagaimana pasal 34 dari poin 1 sampai 11 telah kami laksanakan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Ini berhubungan dengan asumsi Ketua BPD Sapeken Edi Susanto didalam penyampaiannya di tahapan pengumuman hasil penyaringan di balai Desa Sapeken.

“Bahwa BPD telah mengumpulkan data dan informasi mengenai indikasi manipulasi Panitia pilakdes, dan akan ditindak lanjuti,” kata Arqam menirukan sepeggal apa yang disampaikan Edi.

Sikap BPD Sapeken menjadi pro kontra ditengah masyarakat, terkhusus sebagaimana kesaksian salah satu anggota BPD yang tidak mau disebutkan namanya.

“Dalam rapat internal BPD pada tanggal 8/6/21 di kantor BPD, dalam rangka melaporkan panitia Pilkades ke DPMD karena telah dianggap melakukan pelanggaran pilkades dan akan dilengserkan,” tegasnya.

Hal yang serupa juga disampaikan salah satu aktivis muda Desa Sapeken Ikratul Akbar, S.Sos, M.Ipol yang dihubungi via WhastApp menegaskan bahwa Intitusi BPD telah dicacati oleh oknum yang memanfaatkan jabatan demi kepentingan salah satu kelompok.

“Sebenarnya tidak ada masalah sejauh ini, Panitia sudah melakukan tugasnya sebagaimana Perbub yang berlaku, juga, cukup jelas dan detail disampaikan oleh saudara Arqam didalam pengumuman hasil penyaringan. Yang jadi sorotan justru BPD Sapeken, karena cenderung berpihak pada salah satu bacalon, hal ini dibuktikan dengan bergabungnya mereka di group tim salah satu bacalon. Juga asumsi-asuminya cenderung mendiskriditkan panitia penyelanggara Pilakdes Sapeken,” tegasnya.

Diketahui, bahwa oknum BPD terlibat pada group WhatsApp tim pemenangan. Dan hal ini kemudian menjadi sorotan dari berbagai kalangan dimasyarakat.

“Jika merujuk pada permendagri nomor 110 tahun 2016 terkait larangan BPD, setidaknya ada dua unsur yang bisa menjerat oknum BPD, pertama; menyalahgunakan wewenang dan merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa, delik ini yang memungkin untuk mengkudetakan oknum BPD didalam dinamika Pilkades Sapeken sejauh ini,” sambung Ikratul Akbar.

Senada dengan itu, salah satu tokoh masyarakat dari nahdiyin Moh. Masri juga beranggapan sama bahwa sebagian masyarakat sudah tahu akan keterlibatan oknum BPD pada salah satu bacalon.

“Bukan hal yang baru lagi, kita ketahui bersama bahwa salah satu oknum BPD telah terlibat didalam politik praktis, khususnya bergabung pada salah satu bacalon, sehingga jika ada upaya untuk menggantikan Panitia tentu kita bisa mangasumsikan bahwa itu merupakan bagian dari upaya oknum tersebut didalam mengintervensi Panitia demi kepentingan salah satu bacalon,” ujarnya melalui sambungan telpon.

Dengan demikian, kata dia, jika BPD tidak kembali pada tugas dan fungsinya baik sebagai BPD atau sebagai Pengawasan, maka dari beberapa kelompok muda dan tokoh masyarakat akan melakukan pembaikotan kantor BPD sebagai tuntutannya bahwa telah mencacati institusi BPD sebagai lembaga aspirasi masyarakat.

Sementara Edi Susanto, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sapeken, menepis adanya tudingan yang menilai pihaknya berpihak kepada salah satu bakal/calon Kepala Desa Sapeken, menurutnya BPD merupakan Lembaga independen yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan di pemerintahan Desa.

“Masalah ada yang menilai ada keberpihakan kepada salah satu calon Kepala Desa, ini subyektif saja, sah-sah saja orang lain menilai seperti itu,” katanya.

Disinggung terkait adanya beberapa oknum anggota BPD Sapeken yang ada di group salah satu bakal calon Kepala Desa Sapeken, ia mengatakan bahwa grup tersebut hanya grup main-main saja.

“Masalah group WhatsApp itu (Grup Bakal Calon Kepala Desa Sapeken, red) itu hanya group guyonan saja, dan sementara ini kan masih bukan calon tapi bakal calon, karena belum mengikat secara hukum, dan kedua itu salah satu langkah dia untuk sosialisasi kepada masyarakat,” terang pria yang biasa di panggil Edi ini.

Jadi menurut Edi, anggota BPD tetap bekerja sesuai aturan yang berlaku.

“Dan jika BPD dianggap melanggar secara aturan, dan bisa dibuktikan secara hukum kami siap,” tukas Edi.

Reporter : Sdr/Za
Editor : Redaksi
Publisher : Syaiful

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *