Oleh: Inyoman Sudirman
Sebagai Kabupaten Kepulauan terbesar di Indonesia, Sumenep selalu menjadi sorotan ketika mendekati momen politik, terutama Pilkada. Isu disparitas antara daratan dan kepulauan menjadi pusat perhatian, dengan segala potensi dan persoalan yang menyertainya.
Tahun 2024 bukanlah tahun yang berbeda; berbagai isu penting yang berkaitan dengan kepulauan dan kinerja aparatur sipil negara (ASN), terutama para pengajar, menjadi fokus utama perbincangan.
Sumenep, dengan puluhan pulau yang tersebar, memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Namun, sayangnya, disparitas antara daratan dan kepulauan seringkali menjadi penghambat dalam pemanfaatan dan distribusi SDA tersebut. Isu-isu seperti infrastruktur, akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi seringkali menjadi sorotan utama menjelang Pilkada.
Ketika pembangunan lebih banyak terpusat di daratan, banyak warga kepulauan yang merasa terpinggirkan dan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Kondisi ini semakin memperumit situasi ketika isu-isu seperti kinerja ASN, terutama para pengajar, juga mulai mengemuka.
Persoalan kinerja ASN, terutama di sektor pendidikan, menjadi rahasia umum yang membebani Sumenep. Bolos menjadi kebiasaan yang meresahkan, terutama di kalangan pengajar. Hal ini tidak hanya merugikan para murid yang menjadi korban, tetapi juga mencoreng citra pendidikan di daerah tersebut.
Ketidakpuasan terhadap kinerja ASN menjadi semakin krusial ketika dilihat dari perspektif warga kepulauan. Mereka merasa bahwa jika pemerintah daerah masih setengah hati dalam memperhatikan kondisi kepulauan, maka persoalan kinerja ASN juga akan menjadi beban tambahan bagi Kabupaten Kepulauan, Sumenep.
Dalam konteks Pilkada Sumenep 2024, warga kepulauan memiliki harapan besar terhadap pemimpin yang akan dipilih. Mereka tidak hanya menginginkan pemimpin yang mampu mengumbar janji-janji manis di atas panggung politik, tetapi juga pemimpin yang memiliki komitmen nyata untuk memperhatikan dan mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga kepulauan.
Infrastruktur menjadi salah satu fokus utama. Pembangunan jalan dan sarana transportasi lainnya di kepulauan menjadi prioritas untuk memastikan akses yang lebih mudah bagi warga dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, perhatian yang lebih serius terhadap kinerja ASN, dengan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan akuntabilitas dan disiplin, juga diharapkan oleh masyarakat.
Melalui Pilkada, peran serta masyarakat dalam proses demokrasi menjadi kunci penting dalam menentukan masa depan Sumenep. Mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi, warga kepulauan perlu aktif terlibat dalam pemilihan calon pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka.
Pendidikan politik dan partisipasi dalam berbagai forum diskusi publik menjadi langkah penting untuk membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu yang relevan. Pemilih yang cerdas dan kritis akan mampu memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki visi dan program yang baik, tetapi juga memiliki komitmen nyata untuk mewujudkan perubahan yang dibutuhkan.
Pilkada Sumenep 2024 menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan positif bagi kabupaten ini. Isu kepulauan dan persoalan kinerja ASN harus menjadi fokus utama dalam agenda politik calon pemimpin.
Hanya dengan komitmen dan kerja keras yang nyata, Sumenep dapat berkembang menjadi daerah yang lebih baik dan lebih adil bagi semua warganya, baik di daratan maupun di kepulauan. Masyarakat memiliki peran penting dalam mewujudkan hal tersebut, dan mereka harus siap untuk memberikan suara mereka dengan bijaksana dan bertanggungjawab. (*)
